Kehilangan Kampung

Ibunya berdiri menunggu di depan rumah. Punggungnya agak membungkuk karena beban saloi yang ia gendong di belakangnya. Lama menunggu dan karena berat, perlahan saloi ia turunkan di sebuah tempat duduk. Dari dalam saloi dikeluarkannya berbagai perlengkapan alat-alat mancing: gumala, nilon, air dalam gelong lima liter, dua parang dan satu kuda-kuda.

“Mon… Bamoon, Ayo, nak… kau lama sekali”

“Ia, Bu, sebentar… aku masih terima telepon dari teman kuliah di Jakarta” sahut Mon dari dalam kamarnya.

Sabantar terus.. ah, kau ini.. sabantar matahari mo panas, angin kancang, dan laut bagelombang”. Jawab ibu dengan nada Halmahera kental, sambil kedua tangannya mengupas kulit buah pinang dengan pisau kecilnya.

Terdengar bunyi pintu kamar yang diseret dari dalam rumah. Rupanya Mon sudah selesai telponan, ia mengunci kamarnya. Wajah dan langkah Mon malas dari dalam menuju teras depan.

Dengan wajah heran, ibu memandang tubuh Mon dengan rinci. “Hei, Mon, kita mau mancing di laut bukan di tempat pernikahan. Ganti pakaianmu. Buka celana panjang dan kemejamu itu. Pakai pakaian lama yang ibu taruh dalam lemari”.

“Ah, tidak masalah, Bu, pakai pakaian ini juga” keluh Mon.

“Jangaaan…!” tegas ibunya bernada setengah marah.

Satu persatu ia buka pakaian lama dalam lemarinya. Satu pakaian lamanya sewaktu sma kelas tiga ditarik keluar dari tumpukan pakaian, dan ditatapnya dengan wajah lemah. Perasaanya seperti diaduk. Bukan karena pakaian itu menyimpan memori semasa sma, bukan pula karena itu pakaian favoritnya. Tapi melihat pakaian itu, dan bahkan semua pakaian lamanya, Bamon canggung, malu. Nanti kalau dilihat orang dibilang payah, tertinggal. Bukan anak yang datang dari kota. Mon merasa terasing dari semua pakaian lamanya. Tak biasa.

“Mon… cepat Mon, hari sudah mulai panas. Oh, iya, jangan lupa bawa juga linggis yang ada di dapur, di bawah tungku. Sabantar kita akan mampir ke pulau mengambil biya batu karang”.

Tak ada sahutan Mon dari dalam. Ibu menyusulnya. Sama saja. Mon tak ada. Ia pergi entah kemana. Hingga masuk ke dapur. Pintu dapur yang telah dikunci dua jam lalu, kini terbuka setengah. Ibu curiga, barangkali Mon keluar lewat pintu belakang.

Akhir-akhir ini Mon selalu begini. Setiap kali diajak ke laut, setiap itu pula Mon penuh alasan tak jelas. Dan pergi tanpa pesan seutas. Tanpa pamit. Tingkahnya mulai aneh.

Ibu Mon gelisah, sedikit marah, tapi di mana harus menemukan Mon. Susah. Ibu membalikkan badannya. Keluar ke teras depan. Duduk lagi bersama peralatan-peralatan mancingnya. Bingung, Mon di mana. Pandangannya menyapu jalanan. Pada siapa saja yang lewat, ia menanyakan Mon. Tak ada yang melihatnya. Dalam hatinya berkata, bagaimanapun, hari ini kita harus makan ikan. Ya, harus pergi mancing. Sudah tiga hari tak ada ikan di rumah. Hanya mie goreng dan ikan kaleng. Padahal kita ‘kan tinggal di pesisir, kita orang laut, kita bangsa nelayan. Batinnya.

Hari mulai terik, angin kancang bertiup, riak-riak air laut terlihat memutih. Bagelombang. Ibu Mon masih duduk bersama barang perlengkapan mancing. Pinang yang dikupas tadi ia makan dengan buah sirih dan kapur. Dikunyanya hingga merah tua seisi mulutnya. Nikmat. Tapi duduknya tak tenang, mulai berhati gelisah. Apalagi cuaca laut mulai berubah. Bagelombang. Memang, orang laut sudah teruji mapan pada cuaca laut demikian. Tapi jumlah umur yang sudah mencapai lima puluh tujuh tahun itu cukup menghilangkan setengah keberanian seorang ibu Mon.

Yang mengherankan baginya adalah tindakan Mon itu. “Tak pernah Mon bertindak begini, sebelumnya”. Cetusnya heran. “Sebelum Mon kuliah di Jakarta, ia adalah anak yang penurut, patuh pada orang tua. Kenapa tiba-tiba pulang-pulang dari Jakarta, ada perubahan drastis dari seluruh sikapnya, bahkan cara berpakaianya”. Ibu Mon mengenang. Heran.

Ah, Mon pasti tidak berniat ikut ke laut. Seperti biasa, ia pasti sudah berkumpul bareng teman seagkatannya sekarang. Duganya dalam hati. Lalu siapa yang siap mengganti Mon hari ini. Lama pikirannya mencari-cari siapa yang akan mengikutinya mancing. Kepalanya diangkat, pandangannya ke laut lepas. Tak sabar ingin ke laut lagi. Lumayan lama tidak mancing, ambil biya batu karang, dan bakar ikan di pulau. Padahal rumah dekat pantai, hanya lima belas langkah lebih sedikit, kaki sampai di bibir pantai. Setiap kali ia pandangi laut luas itu, selalu terbayang, terkenang suaminya dahulu, sebelum suami bekerja sebagai karyawan tambang. Mereka adalah sepasang suami istri petani dan nelayan. Seluruh hidup, entah kebutuhan harian hingga bulanan, dicurahkan seutuhnya pada kebun, pada laut. Ia berharap, hari ini suaminya tiba-tiba pulang dan menemaninya pergi mancing, seperti saat-saat itu. Saat-saat ketika mereka mendayung bersama, mencari ikan bersama, menggali biya bersama, menghadang badai bersama, dan seluruhnya bersama. Tapi ia sadar. Ini bukan kerja di kebun atau laut, bisa pulang semau hati.

Ini kerja di perusahan. Peraturannya minta ampun. Berlapis-lapis. Bertingkat-tingkat. Ketat sekali. Mana mungkin ia akan pulang secepat itu. Dan ya, memang, semuanya memang tak bisa lagi. Lalu matanya tertutup sejenak, menarik nafas panjang, dikeluarkannya pelan. Dadanya yang sesak jadi longgar kembali. Pikirannya yang melayang-layang tak jelas dikendalikannya lagi. Ia beranjak dari tempat duduk itu dengan kejenuhan yang bersarang di dadanya. Dan dimasukkannya semua peralatan mancing ke saloi. Keadaan memutuskan, tak jadi mancing hari ini. Lalu dibawa masuk semua barang-barang ke dalam rumah. Seisi rumah sepi. Suaminya pergi kerja, Mon belum juga pulang di rumah, adik Mon masih di sekolah.

Di luar rumah, matahari mulai beranjak ke tengah. Teriknya menguasai kampung Wefli. Menyinari apa saja. Jalanan kampung sepi dari orang-orang. Hanya beberapa suara sepeda motor yang lewat di jalan depan rumah. Lalu suaranya menghilang.

Karena tak jadi mancing, keinginan lain muncul dalam hatinya. Ia ingin ke kebun. Tapi sayang, keinginan itu seperti angin lalu, pupus. Karena tiba-tiba ia juga teringat dua hari lalu ke kebun, betapa sepinya. Tetangga-tetangga kebun pun tak pernah terlihat. Karena itu ia takut sendiri. Apalagi sekarang matahari sudah sangat terik. Pergi ke kebun dan laut mesti pada saat hari masih sangat pagi. Dan Ibu Mon cuma bisa duduk di dapur dengan hati penuh gundah sambil memenugkan keadaan.

Dalam permenungannya, muncul di kepalanya: kampung Wefli yang sudah sepi dari suara babatan parang ke rumput, suara cangkul ke tanah, dan kuda-kuda ke rerumputan kecil. Sepi dari suara riang anak-anak menangkap ikan di sungai. Tentang pohon-pohon pala di seberang lembah yang tak lagi terurus samasekali akan masuk ke dalam area konsesi perusahan. Lautnya yang sunyi dari perahu. Sunyi dari suara dayung nelayan.

Padahal dulu, setiap pagi-sore, laut ditaburi perahu nelayan. Lima pulau di depan kampung Wefli, dalam setiap bobanenya hampir dipenuhi orang yang singgah mencari tempat teduh, istirahat, bakar ikan hasil pancingan, dan anak-anak yang memang suka berperahu ke pulau. Kini, beberapa pulau telah dikeruk habiskan perusahan. Bobane-bobane yang penuh gaku, dihancurkan.

Ibu Mon sadar, semua suara dan pemandangan itu kini hilang ditelan suara traktor yang mengeruk punggung gunung dan pulau untuk nikel, dan suara klakson mobil-mobil raksasa di jalan-jalan perusahan yang menggusur kebun warga. Ya, semua itu hilang saat orang kampung berbondong-bondong menjual kebunnya ke perusahan, dan melamar kerja di perusahan. Saat orang-orang mengiming-imingkan kampungnya jadi kota.

Kemudian ia teringat perkataan suaminya saat akan melamar di perusahan waktu lalu.  “kerja di perusahan mudah mendapat uang, Bu.. apalagi gajinya yang sangat besar. Jadi jangan heran, banyak orang kampung melamar kerja di sana, tak peduli model kerjanya seperti apa dan bagaimana. Yang terpenting bisa kerja di perusahan agar cepat bisa memegang uang jutaan rupiah. Tidak seperti di kebun dan laut yang kerjanya susah dan lama baru bisa dapat uang. Lagi pula, kehadiran tambang ini akan membawa kemajuan di kampung kita. Seperti yang dikatakan perusahan dan pemerintah itu. Iya, ‘kan, Buu…?”.

Kenapa bisa terjadi… kenapa bisa begini… ibu Mon berontak dalam hati. Masih tidak puas dengan perubahan-perubahan itu.

Ia terbangun dari permenungannya saat pandangannya menyentuh piring dan gelas yang berhamburan di atas lantai dapur. Cepat-cepat ia bangkit dari duduknya, langsung menuju piring dan gelas yang dipakai sarapan pagi tadi. Ia cuci bersih. Selesai. Dan tak tahu apa lagi yang harus dikerjakan. Ia duduk lagi, termenung lagi. Setiap kali memenungkan keadaan kampung, setiap itu pula hatinya marah, lalu kecewa, kemudian sedih, dan hanya bisa menerima keadaan, akhirnya. Begitu seterusnya. Padahal, tubuh ibu Mon tidak biasa begini. Tak biasa mengerjakan pekerjaan santai. Apalagi hanya duduk-duduk. Ibu Mon telah terbiasa dengan pekerjaan kebun dan laut sejak anak-anak hingga dewasa. Bahkan setelah menikah. Tapi kini, semua serba santai, kaku. Dan aktifitas serba santai menjenuhkan ini baru ia alami setelah suaminya harus menghabiskan hampir seluruh waktunya di perusahan tambang, bekerja sebagai karyawan. Suami akhirnya jarang di rumah, mereka jarang bersama-sama. Kebersamaan datang jika tiba libur kerja. Itu pun hanya sehari. Selain itu hanya beberapa jam saja.

“Apakah semua istri karyawan tambang merasakan hal sama seperti aku?” ia keluh kesah.

Ditambah dengan sifat dan sikap Mon yang sudah berubah. Mon tidak lagi seperti dahulu yang senang ikut ibu-bapak kemana-mana. Ke kebun, ke laut. Perasaannya dikoyak, sesak.

“Yah, begitulah anak kuliahan, apalagi kuliahnya di kota, kebiasaan anak sekolahan sekarang megang buku dan laptop. Bukan kail, jala, parang atau cangkul”. Batinnya mencoba membenarkan keadaan.

Suara perempuan memberi salam dari teras depan. Itu suara Jisma, adik perempuan Mon yang kini sudah smp. Ia baru pulang sekolah. Setelah menyalami tangan ibunya, ia menuju kamar menggantikan pakaian seragam, sambil memanggil-manggil kakaknya.

“Kakak… Kak Mon, kak Mooon. Kakak di mana, Bu?”

“Ibu tak tahu kakakmu di mana. Pagi tadi Ibu mengajak dia mancing di laut dan ambil biya batu karang. Awalnya dia mau ikut, tapi saat ibu menunggunya di luar, tiba-tiba dia menghilang”.

Jisma memang dekat sangat dengan kakanya. Setiap kakanya pulang kampung, Ji selalu senang. Bahagia. Kakak kandung satu-satunya yang ia miliki di dunia.

“Ma, aku lapar!”

“Maaf, nak, siang ini kita cuma bisa makan nasi dan mie goreng. Andaikan tadi kakakmu ikut. Pasti siang ini kita makan biya batu karang dan ikan rebus”.

“Iya, tidak apa-apa, Bu. Malah aku lebih suka mie goreng atau nasi bungkus dari perusahan yang biasa dibawa bapak. Ketimbang ikan rebus dan biya batu karang”.

“Kenapa dengan ikan rebus dan biya batu karang, Nak?”

“Kata kak Mon, itu makanan ‘kampungan’. makanan itu tidak modern, makanan yang ketinggalan zaman, katanya.  Hehehe…”

Mendengar jawaban anaknya, ia tak lagi menjawab. Tenggorokannya sesak. Hatinya terguncang, seperti dikoyak. Sedih, marah. Kenapa mereka memandang makanan kampung itu jelek. Padahal makanan-makanan itulah yang membesarkan kalian sejak kecil. Makanan para orang tua-tua kalian sejak dahulu. Makanan para leluhur kalian. makanan yang dapat membuat kalian selalu menghargai dan menghormati kampung. Karena kampung adalah juga ibu bagi kalian. Ia hanya bisa melontarkan nasehat itu dalam dirinya sendiri. Sebab bukan hanya anaknya yang dimarahi, tapi juga keadaan kampungnya yang disalahkan. Bahkan bisa jadi pada dirinya sendiri.

***

Di sebuah pagi, seorang teman Mon bertanya, “hei Mon, kenapa kau tak ikut ibumu pergi ke kebun?”

“Gengsi dong…” Jawab Mon sontak. Serius. “Masak ke kebun? Aku kan calon sarjana, tidak cocok kerja di kebun. Cocoknya kantor bro… kantooor..”

Berkuliah selama bertahun-tahun itu, membuat tubuh Mon tidak lagi terbiasa menjamah kerja-kerja kampung. Mon yang selama bertahun-tahun di Jakarta hanya bisa memegang bolpoin, laptop dan kertas, kini tangannya tak lagi akrab dengan parang, cangkul, nilon, dayung, dan alat-alat kerja kampung lainnya. Tubuhnya benar-benar terasing dari semua itu. Bukan sekedar tubuh, pikirannya yang diisi dengan berbagai hal baru selama di kota, membuatnya telah berjarak dengan semua hal kampung. Matarantai dan memori kampung dalam dirinya putus dan hilang perlahan.

Dan setiap hari, hati ibu Mon gundah. Selalu gelisah dengan kesunyian, kesepian, ketidakceriaannya dalam kampung, dalam rumah, yang ia alami dan lalui dari hari ke hari. Dalam kesepiannya, selalu ia berkata “aku telah kehilangan kampungku. Kami kehilangan kampung”.

Dan semua orang tak pernah tahu yang ia rasakan. Sendiri.

Rachmat Marsaoly
Mabapura, 1 Februari 2016

Keterangan:

Saloi: tempat menaruh peralatan kebun dan laut bagi petani dan nelayan yang terbuat dari anyaman rotan

Gumala: Kail

Nilon: Tali penghubung untuk kail

Kuda-kuda: Alat pemotong rerumputan kecil di kebun

Sabantar: Sebentar

Mo: Akan

Kancang: Kencang

Bagelombang: Bergelombang

Sagu tumang: Sagu yang telah dimasak, dipotong kecil-kecil berbentuk segia empat panjang

Biya batu karang: Kerang yang menempel di batu karang

Bobane: Tempat-tempat yang biasa di singgahi orang kampung sejak para leluhur dan mempunyai ragam cerita. Juga dipercayai sebagai tempat keramat orang kampung.

Gaku: Kekayaan yang melimpah. Kekayaan alam, kekayaan harta karun, dan kekayaan ghaib (ilmu metafisik).

APA PENTINGNYA MENULIS?

Waktu lalu, di Bogor, dengan beberapa teman sekampung, kami mengikuti sebuah kelas menulis, bersama seorang penulis perempuan, Muntaza. Taza, begitu ia disapa. Di dalam ruangan itu, Taza memulai kelas menulisnya dengan sebuah pertanyaan: apakah menulis itu dan mengapa harus menulis? Awalnya, kami disuruh menjawab pertanyaan itu dengan menggambar dan kemudian menulis. entah kami akan menjawabnya dengan menggambar apa, atau menulis dengan sepuas-puasnya, terserah, yang terpenting  gambaran maupun tulisan kita dapat menjawab pertanyaan di atas. Tulisan ini adalah jawaban saya atas pertanyaan tersebut.

Saya mulai penasaran terhadap menulis. Pertanyaan mengenai menulis muncul kait berkait tiada henti hingga saat ini. Memang, menulis itu sendiri baru saja saya lakoni, baru memulainya. Saya baru belajar menulis bukan sewaktu di perguruan tinggi atau kampus itu, tapi justru ketika saya mulai meninggalkan kampus, ketika saya memilih untuk melepaskan diri belajar di luar ruang atau sistem kampus. Sebab, sewaktu masih aktif di kampus, yang saya dapati kampus tidak pernah mengajarkan saya menulis dengan sungguh-sungguh, tidak pernah memberi pemahaman bahwa menulis juga merupakan suatu pekerjaan paling penting dalam proses belajar. Dalam hidup. Dan memang, pengalaman saya mendapati banyak penulis di—khususnya—Indonesia, mereka mengembangkan karir menulis justru bukan dalam lingkungan pendidikan formal.

Sewaktu di Sekolah Dasar misalnya, kita memang telah diajarkan menulis, diantaranya menulis cerita pendek, sajak, menulis puisi dll. Tapi, pada masa SD menulis dipahami sebatas uraian kata-kata yang menjadi kalimat, dan kemudian menjadi satu cerita singkat. Lalu kemudian hasil tulisan kita baca di depan kelas atau dinilai guru dengan angka-angka. Saya tak pernah melihat dan memahami menulis sebagai proses pertumbuhan diri (subjek). Bahwa ‘kata’ yang menjadi ‘kalimat’ (tulisan) itu juga memiliki realitas yang hidup, suatu daya hidup yang kuat, yang dapat  mencerahkan hidup atau sebaliknya. Karena pada dasarnya, tulisan itu (memang-harus) berasal dari lingkungan sekitar, dari dunia kita.

Singkatnya, selama dalam dunia sekolah formal, tak pernah saya memahami dan merasakan penasaran terhadap menulis begitu kuatnya, seperti sekarang ini.

Itulah sebabnya, menulis dianggap merupakan tugas orang-orang bersekolah tinggi, yang telah meraih gelar kesarjanaan, atau mereka yang telah mendapat sebutan profesor. Bentuk kesadaran semacam ini, bertahun-tahun lamanya terpatri kuat dalam diri. Dimuali dari ketika masuk dalam dunia pendidikan SD, (ketika mulai tahu membaca dan menulis), SMP, SMA, hingga berkuliah pun masih tetap sama. Masih menganggap menulis adalah tugas orang-orang bertitel yang disebutkan itu (sarjana, profesor, dll). Kesadaran semacam itu justru membuat saya makin yakin bahwa orang seperti saya tak akan pernah bisa menuliskan suatu tulisan seperti dalam berbagai buku yang saya baca, artikel dan macam-macam tulisan lainnya, apalagi menulis hingga menghasilkan sebuah buku. Kesadaran semacam ini justru menjajah diri sendiri, makin merawat ketidakpercayaan terhadap diri sendiri. Lalu, makin merosotkan mental dan semangat (belajar) menulis.

Kesadaran terhadap menulis diatas, membuat kita tidak pernah memikirkan tentang menulis itu sendiri. Apakah menulis itu penting bagi saya, bagi dunia saya, bagi kehidupan ini atau tidak. Semua itu tak pernah terlintas dalam pikiran. Sehingga sekolah atau dunia pendidikan bagi saya hanyalah wadah tempat orang-orang berproses mencari jabatan dan mengejar pangkat yang akhirnya berujung pada sebuh pekerjaan yang diupahkan atau mendapat gaji. Mengapa pikiran itu yang hidup dalam diri, karena ya, sekarang saya sadar betul, sistem pendidikan yang dibangun dengan citra pendidikan selama ini, hingga berpuluh tahun adalah tentang bagaimana mengejar pangkat dan jabatan untuk kepentingan diri sendiri.

Terutama ketika saya berusia SD, jika seorang guru memberi kami tugas menulis, barangkali orang pertama yang paling susah hatinya, yang paling benci terhadap tugas demikian adalah saya. Ketika datang tugas menulis itu, saya seperti ingin berlari dari diri saya sendiri, saya seperti ditakut-takuti oleh sesuatu hal yang menyeramkan, seperti dipaksa, atau terasa seakan tugas yang paling berat. Mental saya benar-benar ambruk, kaku, mental terpenjara, dan itu membuat saya makin menjauh dari hal-hal yang mendidik saya dalam hal menulis. Saya tak mau menulis, saya tidak percaya dengan menulis, dengan diri sendiri. Begitulah kondisi mental saya dalam menghadapi dunia menulis. Karena itulah, dalam hal menulis, selama proses dalam jenjang pendidikan, SD, SMP, SMA, bahkan sampai di bangku universitas pun sama halnya, saya tak pernah mencobanya, tak pernah akrab dengan menulis. Karena, kesadaran menulis dalam diri saya masih tetap sama: tidak percaya pada kemampuan diri sendiri. Menulis tidak penting, menulis adalah tugas para profesor.

Tapi, perlahan mulai saya sadar bahwa, kesadaran saya terhadap menulis seperti terjelaskan di atas, bukanlah kesalahan saya, bukan kemauan saya sendiri, suatu kesadaran yang tidak hadir secara tiba-tiba, ia hadir melalui proses menyejarahnya sebuah dunia: sistem pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dll. bahwa kesadaran itu adalah bentukan dari luar diri, campur tangan pihak lain terhadap kesadaran itu. Ada campur tangan sistem sosial di dalamnya.

Ketika di suatu pagi, saya membaca sebuah buku (Politik pendidikan Paulo Freire dan Dekolonisasi Metodologi Linda Tuhiwai Smith, terjelaskan di sana bahwa kesadaran pengetahuan dan cara pandang kita hari ini adalah hasil dari sebuah bentukan sistem di masa lalu, sistem bangsa penjajah,  terutama di masa-masa perang dunia, yakni sistem kolonialisme, hingga kapitalisme dan imperialisme yang diterapkan untuk menertibkan bangsa terjajah dalam wilayah-wilayah jajahan. Terutama yang diserang oleh bangsa penjajah terhadap bangsa terjajah adalah merombak sistem pengetahuan asli orang pribumi, merubah cara pandang, membolak balikkan sejarah, mengubah dunia bangsa terjajah, menerjemahkan dan mengidentifikasi kembali semua subjek bangsa terjajah menurut mereka.  Smith, misalnya menulis bahwa pengetahuan bangsa terjajah adalah produk dari kaum bangsa penjajah.

Melalui cara-cara kolonial seperti itu, yang bahkan berlangsung hingga hari ini, terbukti dalam diri, saya benar-benar tak pernah memahami dunia saya, tak pernah benar-benar mengatahui sejarah saya dengan murni. Bahkan untuk mengindentifikasi untuk mengetahui siapa saya, posisi saya di kampung ini untuk apa, untuk siapa, itu pun tak bisa, tak punya kempuan samasekali. Diri, kampung, dunia yang lebih luas, semuanya diterjemahkan menurut carapandang bangsa penjajah (asing). Cara pandang yang justru mengkotak-kotakkan sejarah kami, kampung kami, diri kami. Bukan cara pandang menurut tetua-tetua kampung atau orang kampung sendiri. Tidak hanya saya, beberapa teman, kerabat bahkan hampir semua bangsa terjajah mengalami nasib serupa, yakni menerjemahkan dunianya menurut pengetahuan bangsa penjajah. Memahami siapa diri kita melalui penafsiran pengetahuan (tulisan) kaum kolonial. Model pengetahuan dan kesadaran semacam ini, hingga sekarang masih diteruskan kembali melalui berbagai istitusi sosial: pendidikan, agama, budaya, bahkan dikawal oleh negara.

Lihatlah, proses belajar-mengajar dalam dunia pendidikan kita misalnya, masih melanjutkan pendidikan kaum kolonial, cara belajar-mengajar bangsa penjajah. Mengutamakan cara-cara formal (formalitas) di atas segala-galanya, dan memberikan berbagai statmen atau penilaian, menganggap cara belajar-mengajar yang non formal bukanlah suatu bentuk belajar yang baik, tidak mendidik dll sebagainya. Kita semua pasti mengalaminya sendiri. Belajar yang kaku, yang tegang. Proses pendidikan seperti itu yang disebutkan Freire, cenderung menganggap guru sebagai subjek pendidikan dan siswa sebagi objek pendidikan. Guru sebagai yang mengetahui segalanya dan siswa seperti tong kosong yang harus diisi. Atau seperti istilah kurikulum kita sekarang, bahwa pengetahuan guru 80% dan murid 20%, sehingga murid harus lebih banyak diam (patuh), mendengar, lebih banyak menyerap pengetahuan guru, dan guru harus lebih banyak mengatur cara belajar, mesti mendominasi semuanya  dalam proses belajar. Model pendidikan semacam ini yang disebut Freire sebagai pendidikan gaya bank. Murid serba manut terhadap guru, terhadap apa yang guru sampaikan. Tak ada interaksi kritis antara guru dan siswa. Guru menyampaikan sesuai dengan apa yang dibaca dalam buku, dan siswa hanya bisa menerima apa yang disampaikan guru. Sama-sama hanya bisa mengkonsumsi pengetahuan, dan tak dapat memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru. Akibatnya, guru dan murid sama-sama tak dapat mengembangkan pengetahuannya. Tak dapat menemukan ide-ide baru. Padahal seharusnya dalam proses pendidikan, kualitas perilaku belajar tidak bisa diukur dengan jumlah halaman yang dibaca selama satu malam atau jumlah buku yang dibaca selama satu semester. Karena belajar bukanlah mengkonsumsi ide, namun menciptakan dan terus menciptakan ide. Begitu tulis Freire.

Sedangkan di dunia sosial, keluarga, misalnya sebagai unit sosial terkecil, senantiasa mengajarkan anak-anaknya untuk tunduk dan patuh terhadap semua sistem yang berlaku, orang tua tak pernah mengajarkan kami untuk berlaku kritis terhadap sistem yang tidak mendidik itu. Jika di sekolah kami dilarang memakai bahasa daerah, maka dirumah pun sama halnya, kami tak dapat berkomunikasi dalam bahasa daerah. Padahal bahasa daerah merupakan suatu alat pengikat dan penyambung matarantai hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Suatu hubungan yang lebih dalam. Masuk ke hutan, memanjat pohon, mandi di laut, semua itu dilarang oleh guru di sekolah, dilarang oleh orang tua di rumah. Padahal, cara bergaul bersama alam seperti itu justru yang akan membuka pengetahuan kita tentang kampung, tentang ruang hidup kita sendiri. Sebagai konsekuensinya, kami (terutama generasi di masa Orde Baru) tak dapat mengenal kampung kita dengan sepenuhnya. Karena tak mengenal kampung, kita seperti hidup di kampung yang asing. Mirisnya adalah kami patuh sedemikian rupa, tak berani kami mengoreksinya kembali, apalagi melawannya.

Soal sejarah, kami diajarkan sejarah-sejarah besar, disuruh menghafal nama-nama para pahlawan bangsa, menghafal negara dan kota-kota besar yang dikatakan modern dan maju. Masih melekat kuat dalam tabung ingatan saya, kala itu negara yang paling maju dan modern adalah Amerika Serikat dan Inggris. Kami disuruh pula menghafal nama-nama para ilmuan, penemu pulau (colombus) dan semua sejarah-sejarah besar lainnya. Kami tak pernah diajarkan bagaimana mengetahui sejarah kampung sendiri, sejarah para leluhur, bagaimana leluhur kita membangun kampung dan membesarkan kami. Semua sejarah di sekolah hampir semuanya bukanlah sejarah kritis, sejarah yang dapat memberi kami gambaran siapa kami, bagaimana dunia yang sekarng kita huni, dari manakah dunia kita dibangun. Sejarah yang instan. Sebab sejarah kita ditulis bukan oleh orang kampung, melainkan ditulis oleh bangsa dari luar, terutama bangsa penjajah.

Jikalau sejarah daerah-daerah kami diajarkan, paling jauh, adalah sejarah menurut versi pemerintah, yang itu adalah hasil jiplakan yang diambil dari dokumen-dokumen kolonial, yang jauh hari para antropolog barat telah menulis tentang kami, tentang sejarah dan etnis mayoritas kami menurut mereka. Lalu kemudian, dengan segera dunia pendidikan mengklaim bahwa kebenaran sebuah sejarah adalah yang ilmiah diajarkan itu, sedangkan sejarah kami yang dituturkan melalui sejarah lisan oleh para tetua kampung (orang-orang tua) kami bukanlah sejarah yang ilmiah, sehingga dinilai sebagai sejarah yang palsu, yang tak punya kenyataan kongkrit.

Sejarah kita yang dituliskan oleh para antropolog versi bangsa penjajah, terkandung di dalamnya kepetingan penjajah, sesuai dengan visi misi mereka dalam mengeksploitasi pengetahuan, jati diri, bahkan mengeksploitasi sumber daya alam kita. Semua hasil penelitian bangsa penjajah tentang kami, kemudian dipublikasikan, disebarkan ke berbagai penjuru dunia, lalu diserahkan kepada kami, melalui berbagai cara, terutama dunia pendidikan formal. Selanjutnya, di dalam dunia pendidikan formal itulah kami dipaksa mendefenisikan diri kami, menerjemahkan dunia kami berdasarkan hasil penelitian (tulisan) bangsa penjajah (produk asing).

Karena itulah, hingga sekarang, kami tak pernah tahu bagaimana sejarah kampung kami, bagaimana sejarah sendiri. Sehingga kita bisa lihat kondisi kampung hari ini dengan mata telanjang, di mana-mana terjadi pengrusakan alam: penggusuran pulau, pencemaran air laut dan sungai oleh perusahan-perusahan raksasa, yang kesemuanya itu kita terima dengan hati bahagia, tanpa sedikitpun merasa ditindas dan dijajah. Malah kita sendirilah yang justru meneruskan kerusakan kampung: mengkapling pulau dan gunung-gunung untuk pembebasan perusahan. Demi nilai rupiah yang tak bertahan lama. Padahal, semua pulau dan gunung di sana-sini menyimpan memori sejarah dan kenangan para leluhur. Menyimpan masadepan kehidupan kani hingga anak cucu. Semua dilupakan, semua dihancurkan. Dan Hampir semua bangsa terjajah, adalah yang selama ini benar-benar berdiri hidup diatas kepalsuan pengetahuan dan sejarah sendiri.

Saat ini, problem mendasar yang harus diperhatikan dan kemudian dibongkar, untuk dibenahi kembali adalah persoalan mentalitas (corak pengetahuan), yang itu adalah mentalitas penjajah (produk asing). Suatu mentalitas serba patuh, tak punya daya kritis dalam segala hal, terutama pengetahuan. Metal ikut-ikutan inilah yang di zaman modern kini kita kenal sebagai mental konsumtif. Segala yang disuguhkan diterima begitu saja, tak perduli berguna atau tidak bagi kami, bagi dunia kami, bagi kampung kami. Tak pernah memeriksa duduk perkaranya kembali.

Saya sendiri merasakan hal tersebut. Tapi, perlahan saya menyadari bahwa selama kita tidak pernah memulai untuk membongkarnya kembali, membenahinya kembali, maka selama itu pula kita tetaplah tertib dalam wilyah-wilayah jajahan, tetap tertib menjalankan kebodohan, meneruskan kerusakan, dan melanggengkan ketidakadilan.

Salah satu jalan pembongkaran itu ialah dengan cara MENULIS. Berani menulis kembali tentang diri kita, tentang dunia kita. seperti maksud Freire, menulis adalah proses healing (penyembuhan), suatu proses reflektif yang paling baik. Karena menulis berarti kita melibatkan diri, terlibat langsung dengan apa-apa yang kita alami, yang kita saksikan, dan dituangkan dalam teks, terlibat dengan diri sendiri, terlibat dengan kampung kami, dengan berbagai lapisan dunia. Kita terlibat dengan berbagai persoalan dan ragam dinamika yang terjadi dalam dunia kita (sosial, budaya, ekonomi dll).

Dengan menulis, kita berusaha mengenali dunia kita, kampung, bahkan untuk mengenali siapa saya. Kita mengenal semua itu bukan berlandaskan pada hasil pemahaman bangsa penjajah, atau hasil penelitian orang lain, tapi hasil dari pandangan dunia kita sendiri. Sehingga dengan menulis, kita dapat melawan semua ketidakadilan itu dengan cara kita sendiri. Menulis, selain menggerakkan emosi dan pikiran, bahkan hingga dapat menggerakkan fisik. Sehingga jangan heran, ketika berbagai demonstrasi dan bentuk perlawanan yang terbit di mana-mana, itu karena dari sebuah tulisan. Bahkan ketidakadilan yang kita rasakan itu sendiri adalah hasil dari sebuah tulisan. Maka, dengan menulis pula-lah ketidakadilan dapat kita lawan.

Saya membayangkan, ketika setiap orang (bangsa terjajah) dapat mengambil peran untuk menuliskan setiap dirinya, dunianya, setiap kampungnya, maka kita akan dapat menentukan ritme kita, irama kita yang bukan lagi ritem dan irama bangsa penjajah itu. Karena kita telah mengetahui siapakah kita. Tulisan dapat membuka mata, cara pandang, dan dapat menggerakkan kita.

Dengan menulis, kita tidak hanya berguna untuk hari ini, tapi kita telah menyumbangkan energi besar untuk generasi selanjutnya. Untuk kehidupan ini. Kita dapat berguna hingga selamanya. Karena menulis adalah bekerja untuk keabadian[1].

[1] Pramoedya Ananta Toer

*Rachmat Marsaoly

DARI SAINS KE KALDERA SUNDA

Tiba-tiba dering telepon menghentikan percakapan saya bersama Jamal dan Fajri. “Rahmat, kalian sedang apa di situ, buka puasa kalian bagaimana?”, tanya Bang Sal lewat telepon. “Cuma duduk-duduk, Bang. Sambil menunggu buka puasa, tapi kami semua tidak berpuasa. hehee”, jawab saya cepat”. “Bisakah kalian datang ke Darmaga sekarang, ajak semua teman-teman. Di sini ada banyak makanan, ayo kesini kalian makan, kesini naik angkot, turun di terminal Bubulak, kalau sudah sampai di sana baru Abang jemput. Jangan kelamaan ya..”. Bang Sal mengajak penuh harap. Saya, Fajri dan Jamal yang sedang duduk bercerita di sebuah Cafe Kopi di jalan Malabar itu cepat-cepat bergegas keluar cafe menuju rumah belajar SAINS (Sajogyo Institute) untuk menyampaikan pesan dan ajakan Bang Sal kepada teman-teman (Kak Amien, Olhan, dan Musa).

Sesampai di sana, kepada teman-teman kami sampaikan pesan dan ajakan Bang Sal itu. Seperti saat kita bertiga keluar dari cafe, semuanya bergegas cepat merapikan barang-barang untuk dibawa. Ada yang membawa tas berisi buku catatan, buku bacaan dan beberapa bulpoin. Sebagian lain tidak membawa apa-apa. Keluar dari SAINS sekitar pukul 17.00. Kami menuju jalan besar untuk naik bis Trans Pakuan tujuan terminal Bubulak.

Ketika keluar dari pintu pagar Sains, saya sempat menoleh ke belakang. Sains telah sunyi, sudah beberapa lama waktu, Sains memang begitu, sunyi. Sunyi dari dinamika diskusi, sunyi dari keluar-masuk orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Padahal, Sains adalah wadah belajar, berkumpul dan saling mengenal. Tak sekedar mengenal nama dan daerah, tapi juga saling mengenal persoalan sosial masing-masing daerah itu. Tak seperti waktu 2014 yang ramai orang berdatangan ke Sains. Berdiskusi intens, bahkan ada yang nginap, termasuk kami adalah bagian dari itu. Saat itu, beberapa hari saja meninggalkan Sains, rindu ingin balik ke Sains begitu kuatnya. Saya yang berkuliah di Jogja, harus cepat-cepat datang ke Bogor, ke Sains. Rindu terhadap rumah dan lingkungannya yang bersih, hijau, udara yang segar, siang maupun malam, sekalipun berada di tengah kota. Lebih-lebih rindu terhadap suasana belajarnya. Belajar mengenai persoalan diri sendiri, persoalan kampung, dan persoalan lainnya. Di situlah saya dan Bogor, dan Sains menjadi begitu akrab, sehingga saya dan Jogja tak lagi akrab seperti dahulu. Seperti pertamakali datang ke Jogja. Lalu, Jogja dimata saya tak lagi seistimewa seperti pandangan banyak orang. Mungkin karena keistemewaannya telah dilindas banyak bangunan besar yang menjamur, atau roda-roda kendaraan yang makin memacetkan jalanan Jogja itu.

Lalu kali ini, ketika kami diajak Bang Sal sejak hari itu untuk pergi ke Bubulak, dan akhirnya kami menetap di sebuah rumah, sebuah tempat belajar yang jauh dari Sains, perasaan ingin cepat-cepat balik ke Sains tak sekuat dahulu, tak sepenuh dahulu. bahkan tak ada lagi perasaan semacam itu. Persis seperti perasaan saya terhadap Jogja. Mungkin karena suasana berdiskusi Sains tak seperti waktu lalu, alias orang-orang tak lagi berdatangan, mereka yang datang pun tak lagi saling akrab. Dan saya merasakan itu, batin belajar di Sains perlahan berubah total. Atau jangan-jangan, saya menjadi curiga dengan diri saya sendiri, mungkin karena tempat yang satu ini lebih luas lingkungannya, lebih banyak pohonannya, sehingga lebih bebas pula saya menggerakkan tubuh saya, lebih luas memainkan imajinasi saya. Barangkali.

Sesampai di jalan, di sebuah halte bis kami menunggu Trans Pakuan. Sekitar 5-10 menit Trans Pakuan tidak pernah lewat. Jalanan hampir dipenuhi angkot. Akhirnya, sama-sama kami sepakat naik angkot. Jalanan macet, apalagi ketika angkot memasuki terminal Laladon, macet sekali, kendaraan berdesak-desakan, samahalnya para penumpang di dalam angkot. Berdesak-desakan. Klakson mobil dan motor saling beradu di jalanan, udara seperti beku, nafas tersengal-sengal. Saking macetnya, sehingga ada beberapa penumpang yang mungkin mengejar waktu berbuka puasa di rumah bersama keluarga, tak sempat. Waktu berbuka puasa mendapati mereka di jalan, di dalam angkot.

Kehidupan di kota memang penuh dengan kompetisi, manusia dengan manusia berkompetisi, manusia dengan waktu, manusia dengan ruang pun saling berkompetisi. Saling berebut waktu, saling berebut ruang, sehingga waktu dan ruang menjadi begitu sempitnya, tak seperti orang-orang di kampung. Sekalipun konteks hari ini kebanyakan orang kampung telah menjual tanah dan kebunnya beramai-ramai ke perusahan, tapi sebagian lain masih tetap mempertahankan tanah dan kebunnya, Nenekku misalnya, yang sebagai seorang petani, ia dengan kemauan sendiri, dengan leluasa mengatur waktu berkebunnya, waktu di rumahnya, waktu bersama keluarganya dll. “Di kampung orang-orangnya kaya dengan ruang, kaya dengan waktunya”, bisikku pada diri sendiri.

Akhirnya, tidak sampai di terminal Bubulak, angkot bernomor 03 itu menurunkan kami di terminal Laladon. Dengan semangat tinggi, dari Laladon kami jalan kaki sampai Bubulak. Tiba di Bubulak sekitar 19.00 Wib. Kepada Bang Sal saya sms, kita telah tiba di terminal Bubulak. Hampir 20 menit duduk menunggu kedatangan Bang Sal. Sebagian duduk berjejeran di depan salahsatu warung, di sisi kiri pintu masuk-keluar bis Trans Pakuan. Sebagian lain duduk berhadapan bercakap-cakap, tak jelas apa yang dicakapkan. Sebuah mobil avansa menyambar kami. Ternyata itu dia, Bang Sal bersama Mitrard. Kami masuk di dalam mobil. Masih dengan semangat yang sama. Semangat belajar itu. Ketika melihat Mitrardi, dalam hati saya bergumam, “ini seperti anaknya Om Yoyok. Sepertinya sesaat lagi kita akan bertemu dengan Om Yoyok di sebuah tempat entah di mana”.

Tanpa tunggu lama, untuk memastikannya saya langsung bertanya, “Mitrar, apakah Om Yoyok juga ada di Bogor?”. “Iya, ada di sini”, jawab Mitrar, singkat.

Saya dan sebagian teman yang lain, kecuali Kak Amin, dengan Mitrardi belum pernah kami bertemu sebelumnya, tapi sudah pernah mendengar namanya, di sebuah website menulis, Indoprogress pernah memuat salah satu tulisan Mitrardi tentang Finansialisasi Alam. Sedangkan Om Yoyok alias Hendro Sangkoyo adalah bapak dari Mitrardi Sangkoyo. Kami mengenal Om Yoyok dari proses belajar kampung ini. Di kantor SDE-Jakarta dan di Sains, Bogor. Dengan Om Yoyok kita belajar terutama mengenai persoalan ruang hidup orang kampung, tentang krisis sosial-ekologi yang makin massif ini. Tentang hilangnya sumber-sumber hidup utama orang kampung, yakni air, pangan, dan energi. Belajar tentang bagaimana memahami kembali pengetahuan asli orang kampung yang selama ini ditenggelamkan, bahkan dihilangkan samasekali.

Mobil melaju di jalanan, ia melaju menuju sebuah tempat yang agak terpencil di kecamatan Situ Gede, kami tiba di sebuah rumah, halamannya besar sekali. Seluas kurang lebih 12 hektar milik Pak Tomi. Tepat di sisi kiri BMKG, badan mobil berbelok ke kiri, masuk ke sebuah jalan. Disitulah jalan masuk rumah pak Tomi, tak ada pagar yang menutupi jalan. Di mulut jalan, hanya suatu besi besar bulat dan panjang dilingkari kawat duri tergantung melintang di udara. Jalannya menurun dan berkelok, sekitar tiga sampai empat tikungan untuk sampai di rumahnya Pak Tomi. Halaman seluas itu tumbuh di dalamnya berbagai jenis pohon, sekitar puluhan dan mungkin ratusan jenis pohon. Pohon Matoa, cendana, pala, kenari, jati, kelapa, dan sebagainya. Tentang seorang Pak Tomi, sedikit banyak saya tahu dari hasil bacarita dengan Pak Amang beberapa hari lalu. Selain Pak Ai, salah satu orang kepercayaan Pak Tomi yang menjaga tempat ini, juga Pak Amang adalah seorang petani yang dipercayai Pak Tomi untuk ikut menjaga tempat ini. Kata Pak Amang, Pak Tomy itu orangnya penyayang, baik hati dan selalu berbaur dengan rakyat sekitar. Tanah seluas ini, oleh Pak Tomy dibeli kepada beberapa masyarakat Bogor di sini dan juga orang-orang jauh dari luar Bogor, seperti Magelang, dll. dahulu, lanjut Pak Amang, tanah ini adalah lahan sawah, tapi kemudian setelah dibeli oleh Pak Tomy sekitar dua puluh tahun lalu, perlahan sawah-sawah itu berubah berganti berbagai pohonan.

KALDERASUNDA

KALDERASUNDA

Melihat tanah luas Pak Tomy, batin saya tergerak ke kampung, tentang orang-orang di kampung saya yang sejak bercokolnya perusahan nasional maupun multi nasional, yang membawa masuk uang dengan triliunan rupiah itu, orang kampung dibohongi dengan uang, diambil tanahnya, ada yang gratis memberikan tanahnya ke perusahan, maupun ganti rugi lahan dengan harga yang sangat murah, tujuh ribu rupiah per meter.

Orang kampung menggantikan tanahnya dengan uang, sedangkan Pak Tomy menggantikan uangnya dengan tanah.

Ketika mobil berhenti, sebuah rumah dengan model dan gaya arsiteknya yang belum pernah saya lihat sebelumnya, membuat saya sedikit agak kikuk. “Wuih.. rumah siapa ini, besar sekali..”. kami turun dari mobil dan langsung menuju rumah. Beberapa orang di beranda rumah besar itu menyambut kami. Bersalam-salaman sambil memperkenalkan nama. Dan benar dugaan saya, Om Yoyok ada di sini, Mbak Dinar, Bang Sancha, juga di sini. Om Yoyok berdiri di depan pintu rumah lalu bersalaman dengan kami. Tapi ada sebagian orang yang belum kami kenal. Pikirku, mungkin keluarga di dalam rumah besar ini. lalu kami dipersilahkan masuk kedalam rumah. Di atas meja, ada makanan banyak sekali, nasi kuning, nasi putih, daging ayam, kerupuk, ikan nila goreng, tempe goreng, dan makanan lainnya di taruh di atas aya-aya yang dialas dengan daun pisang dengan ukuran mengikuti ukuran aya-aya. Piringnya piring bambu anyam dan diatasnya dialas pakai daun pisang juga. Selama di SAINS, kami belum pernah berhadapan dengan makanan sebanyak ini. di sisi kanan beranda rumah, ada beberapa orang duduk bercerita. Satu-persatu kami salam-salaman dan memperkenalkan nama. Di antara mereka adalah Afrizal Malna dan Pak Hanafi yang saya kenal hanya lewat buku mereka, dan lewat internet. Saat itu, bahkan hingga sekarang saya menyadari bahwa ini pertemuan yang sangat berharga bagi kami, terutama diri saya sendiri. Sebab kami dipertemukan dengan orang-orang baik yang punya banyak pengalaman belajar, yang telah matang dalam proses belajar, dan tentu memiliki keluasan pengetahuan.

Masing-masing mengambil makanana lalu menyantapnya di sisi kiri beranda rumah. Sambil makan, saya memandang sisi kiri kanan rumah ini. Perabotnya seperti kursi, meja, dan arsitek rumah ini, saya merasa seperti berada di zaman kerajaan lalu. Ditambah dengan beberapa pendopo di sekitar rumah besar ini yang juga berornamen dan gaya arsiteknya yang sama. Entahlah, padahal saya sendiri tidak pernah hidup di zaman itu. Tapi sepintas saya merasakannya demikian. Rumah yang hampir delapan puluh persen bahan bangunannya dari kayu dengan ukirannya yang indah. Setelah selesai makan, beberapa menit kemudian kami berkumpul di salah satu pendopo. Pendopo inilah yang kami jadikan sebagai pusat berkumpul untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

Sekitar sembilan belas orang kami berkumpul. Bercampur bahagia dan bingung saya bertanya-tanya dalam hati, dalam pertemuan ini apa yang akan dibahas, apakah kita akan menggagas satu program belajar, ataukah ini sekedar pertemuan sementara, seperti apakah nanti dalam pertemuan ini. Pak Afrizal Malna membuka pertemuan itu dengan membagi-bagikan sebuah buku puisinya kepada kami. Dan setelah itu, ia melanjutkan, berbicara mengenai apa maksud kita berkumpul di sini. Lalu satu-persatu mulai bercerita mengenai berbagai hal, tentang kampung, kami termasuk bercerita tentang Halmahera.

Inti dari perkumpulan itu, adalah kita sepakat menjadikan tanah Pak Tomy ini sebagai tempat belajar bersama, berkarya bersama, dengan dinamakan tempat belajar ini sebagai KALDERA SUNDA.

*Tulisan ini masih bersambung ke tulisan saya sebagian yang belum rampung

Diskusi Buku: ‘Menilik Demokrasi’ Buah Pena Pak GWR, Bersama Kawan-kawan Sajogyo Institute

Hujan samar-samar, turun dari dedaunan, udara di Sains dingin. Ber-enam kami masih duduk berembuk di meja SAINS bercerita biasa. Datang lagi dua orang menabrak-menembus hujan. Basah kuyup bersama-sama. Cepat-cepat Olhan dan Fajri mengambil handuk untuk mereka berdua. Kita bersalaman tanpa saling memberitahu nama. Mereka masuk bergabung dengan suasana. Cerita-cerita biasa lagi. Tiba-tiba Bang Acung mau memulai bedah bukunya. Tapi kemudian sama saja. Belum juga mulai. Masing-masing  masih terikat matanya pada layar laptop. Saya dan Olhan lanjut membuat kopi di dapur. Fajri pun demikian halnya, membantu menyiapkan gelas-gelas dan meracik kopi ala SAINS.

Di bawah pepohonan SAINS, hujan sudah reda, hanya rintik yang tersisa menetes dari dedaunan, jatuh dari tangkai demi tangkai hingga menabur di rerumputan dan tanah. Dari pintu pagar SAINS terlihat lagi empat orang, dua cowok dan dua cewek masuk berboncengan sepeda motor. Cepat-cepat mereka menuju tempat berkumpul dengan langkah setengah berlari. Seperti biasa kita bersalaman tanpa kenalan, tanpa tahu nama (tapi akhirnya kita saling kenal nama saat diskusi berlangsung). Jumlah kami bertambah menjadi sebelas orang.

Sebelas orang (sembilan laki-laki dan dua perempuan) Bang Acung, Bang Sul, Bang Teri, Mbak Ussi, Fajri, Olan, Mas Hasan, Saya sendiri (dan yang lainnya saya lupa namanya).

Bang Acung seperti menanyakan temannya, apakah buku ini mau diterapkan di sekolah, tapi kita belum tahu di sekolah manakah? Si teman Bang Acung tak menjawab apa-apa. Hanya diam. Demikian dengan yang lainnya. Masing-masing menunggu kapan waktu bedah bukunya tiba. Seperti tak ada yang mau memulai. Sekitar beberapa menit berlangsung, bahkan mungkin sekitar satu jam tak juga mulai. Bang Acung seperti mengambil bagian untuk memulai bedah buku ini. Semua setuju. Bang Acung langsung menunjuk Fajri sebagai moderator diskusi. Fajri menolak pelan, diserahkan kepada yang lain. Mula-mula Bang Teri yang membuka diskusi, tapi akhirnya Bang Acung yang mengambil alih menjadi moderator. Saya ditunjuk sebagai notulensi diskusi. ‘oke deh saya yang jadi notulen’, jawab saya mengamini tugas sebagai notulen. Sebuah meja di pojok saya pilih sebagai tempat mengikuti diskusi. Diskusi buku Menilik Demokrasi pun berlangsung.

Sebelum masuk lebih dalam isi buku, tanya-jawab mengenai apakah diskusi buku ini akan dimulai dengan harus adanya si penulis buku, atau tanpa si penulis buku pun bisa dimulai saja? salah satu teman dari kami menanggapi: pengalaman saya di Jakarta di Salihara, kalau bedah buku biasanya ada pembahasnya. Si pembahas yang lebih aktif dalam pembedahan buku. Si penulisnya nanti yang terakhir mengkonfirmasi semua setelah akhir pembedahan. Susul yang lain membuka pendapat masing-masing. Ada yang menyarankan agar diskusi dimulai saja tanpa ada penulisnya, dengan alasan karena penulis buku ini (Pak GWR) yang sekarang beliau sudah lanjut usia dan mempunyai keterbatasan mendengar sehingga diskusi tanpa penulisnya pun tak jadi soal.

Akhirnya diskusi pun benar-benar dimulai.

Buku "Menilik Demokrasi" adalah kumpulan makalah Pak GWR yang ditulis pada era Orde Baru.

Buku “Menilik Demokrasi” adalah kumpulan makalah Pak GWR yang ditulis pada era Orde Baru.

Pembahas Buku: Bang Zul

Moderator: Bang Acung

Notulensi: Rahmat Marsaoly

Setelah Bang Teri membuka diskusi dan diserahkan ke Bang Zul sebagai pembahas buku, ia pun memulai memberikan semacam sedikit sinopsis kepada kami: Buku ini penting untuk didiskusikan. Bagaimana melihat kembali demokrasi di Indonesia dalam perspektif Pak Wiradi. Buku ini mulanya adalah makalah Pak GWR yang ditulis pada masa Orde Baru, tapi ia masih punya kaitan dengan konteks sekarang. Sebenarnya pembedah utamanya Bang Eko. Tapi karena saya juga ingin belajar, ya sudah saya ambil bagian ini.

Setelah saya membaca buku ini sepintas, lanjut Bang Zul, buku ini juga penting untuk pelajar, akademisi, aktivis dan para pemuda. Sepintas membacanya, saya mencoba menarik satu pandangan bahwa buku ini sesungguhnya membahas demokrasi, demokrasi dalam konteks Indonesia yang kaitanya dengan Demokrasi Ekonomi Indonesia, lebih spesifik lagi adalah Demokrasi Pedesaan. Seperti ditulis Pak GWR, sesungguhnya kehidupan yang paling demokratis adalah demokrasi di pedesaan. Pak GWR mengurai beberapa model demokrasi: demokrasi liberal, demokrasi kapital dan demokrasi pencasila. Dengan begitu, seperti judulnya, penulis berpendapat perlunya menilik kembali demokrasi Indonesia hari ini.

Pak Wiradi lebih menekankan demokrasi terpimpin daripada demokrasi pancasila a’la Orde Baru. Demokrasi terpimpin Orde Lama itu mencoba melindungi yang lemah dan membatasi orang kuat. Presiden Soekarno mencanangkan demikian sebab ia mencoba membatasi orang kuat yang akan rakus dalam mengambil hak orang lemah dan melindungi orang lemah dari eksploitasi orang kuat itu.

Tapi pada era Orde Baru justru demokrasi banyak digunakan sebagai legitimasi mempertahankan kekuasaan dan mencabut nilai-nilai demokrasi itu sendiri terutama demokrasi pedesaan (lokal).

Dalam Menilik Demokrasi dijelaskan bahwa negara yang berbentuk republik selalu identik dengan demokrasi. Tapi, Pak Wiradi juga bilang, negara dalam sistem kerajaan (feodal) sekalipun menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Nah, Orde Baru dengan menumbuhkan kembali semangat feodalisme yang menggunakan logika kapitalisme dalam berbagai dimensi justru menggunakan legitimasi pancasila sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Padahal, pengetahuan dan penerapan demokrasi itu mestinya mensyaratkan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi ekonomi yang dibahas dalam buku ini sangat punya kaitan dengan kesejahteraan rakyat. Dalam buku ini demokrasi yang diinginkan Pak Wiradi adalah demokrasi sosial a’la Orde lama. Kaitannya dengan Demokrasi Ekonomi, selalu melakukan perserikatan. Dan perserikatan itu sudah ada di desa-desa. Inilah yang oleh Fanding Fader mencoba menerapkannya sebagai sebuah sistem negara. Terutama Bung Hatta sebagai konseptor ekonomi pedesaan sistem koperasi.

Lagi-lagi Demokrasi Pedesaan: di desa itu ada musyawarah, di dalamnya ada model atau cara masyarakat melakukan protes, menyalurkan saran dll. Di desa-desa ia punya sistem tersendiri dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Ketika kita ingin mencoba menarik satu pandangan dalam buku ini bahwa: Demokrasi Sosial dan Demokrasi Pancasila sesungguhnya ada kaitanya sama sekali, sekalipun tidak sama. Tapi intinya ketika demokrasi pancasila dilakukan dengan baik maka bisa juga mencapai kesejahteraan.

Kecenderungan demokrasi di Indonesia sebatas elektorat yang hanya mencoba mereduksi, memposisiskan masyarakat sebagai objek diarahkan hanya untuk memilih. Subjeknya elit politik.

Ending dari epilog buku ini sesungguhnya demokrasi sejati itu tidak menafikan emasipasi sosial dan emansipasi individu.

Demokrasi ala Pak Wiradi, adalah demokrasi yang sudah digali dari nilai-nilai lokal kita. Sebagaimana Presiden Soekarno beserta para pejuang kemerdekaan sudah menggali nilai-nilai dari setiap lokal itu dan menjadikannya sebagai landasan demokrasi Indonesia.

Seorang teman[1]: menarik apa yang disampaikan Bang Zul bahwa subjek demokrasi sesungguhnya bertujuan memanusiakan manusia. Sehingga dengan mengacu kepada realitas demokrasi sekarang ini yang dijalankan dari beberapa pergantian rezim pemerintah dimulai dari Orde Baru sesungguhnya demokrasi copy-paste negara penjajah, atau melanjutkan kembali demokrasi kapitalisme-liberal.

Bang Acung: Demokarsi di satu sisi melindungi dan sisi lain menekan? Demokrasi itu hanya bermanfaat untuk sebagaian orang dan di sisi lain tidak. Sebab demokrasi tidak bebas nilai, ia punya keberpihakan yang jelas.

Kebanyakan orang berfikir demokrasi sangat dekat dengan HAM. Sehingga terkesan problem masyarakat atau negara ini hanyalah—misalnya— problem kesetaraan gender atau kasus TKI/TKW yang mendapat siksaan di negara-negara tetangga. Lalu, masalah-masalah itu tidak lagi dilihat apa dasar masalahnya. Padahal sesungguhnya dasar dari semua persoalan demikian adalah soal sistem negara kita yang selalu mengikuti barat. Salah satunya sistem demokrasi itu sendiri. Saya menangkap bahwa demokrasi itu tidak selalu menjadi ‘suci’ untuk semua orang.

Dulu politik berbasis ideologis. Tapi sekarang justru sebaliknya, politik harus bebas ideologis sehingga ia bebas nilai. Karena bebas nilai-lah sekarang terjadi liberalisasi di semua sektor (liberalisme berkuasa).

Bang Teri: Pak Wiradi menulis di prolog hal. Pertama. Pak GWR seakan membahas mengenai Sosialisme Demokrasi (Sosdem) dan Agak berbeda dengan prolog hal. 9, misalnya, sehingga saya bingung apakah yang dimaksud Pak GWR adalah harus memakai Sosialisme Demokrasi (Sosdem) ataukah Demokrasi Sosialis (Demsos).

Seorang teman: Ketika Pak Wiradi membahas bahwa senantiasa mengutamakan yang lokal. Nah, di sana ada polemik. Di sini muncul pertanyaan bagi saya, yang menjadi polemik di sana itu apa?

Olhan: saya punya suatu pertanyaan mengenai demokrasi Indonesia. Di sana Pak GWR bicara soal demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan berbagai macam demokrasi lainnya yang tidak jelas. Dan ketika kita sudah tahu bahwa demokrasi kita mestinya begini-begitu, lalu, apa selanjutnya yang akan dilakukan, yang akan kita perbuat. Apakah diskusi selesai dan lantas tidak ada kelanjutan atau selesai begitu saja tanpa ada langkah-langkah konkrit, cukup sebatas wacana dan konsep-konsep, ataukah bagaimana, apa yang diinginkan dari buku ini?

Bang Zul: Demokrasi pedesaan di sini selalu dikaitkan dengan demokrasi ekonomi. Sehingga Pak Wiradi selalu mengutip Bung Hatta. Pak Wiradi bilang, di desa itu sesungguhnya sudah tertanam prinsip-prinsip hidup kebersamaan yang adil. Demokrasi ekonomi itu satu partisipasi bersama, kita menanam bersama dan menikmati bersama.

Bang Acung: Pak Sajogyo pernah mengkritik model koperasi Indonesia yang hadir pada masa ORBA. Sebab pada masa ORBA pemerintah melakukan pemusatan Organisasi. Melarang adanya segala macam organisasi di luar organisasi pemerintah. Entah organisasi petani, organisasi nelayan, dan berbagai organisasi sosial lainnya. Koperasi di masa ORBA adalah bentuk koperasi yang dikawal untuk kepentingan pembangunan akumulasi kapital. Rakyat tak bisa mendapat suatu kesejahteraan dari koperasi.

Bang Zul: kediktatoran yang di maksud Marx adalah proses transisi yang berkaitan dengan kepemilikan alat-alat produksi yang adil. Bung Hatta: koperasi adalah alternatif dalam mengelola produktivitas rakyat. Parahnya sekarang, masyarakat dipaksa berpartisipasi bersama, namun giliran menikmatinya masyarakat tidak mendapati itu. Sekarang saja namanya koperasi, tapi praktiknya korporasi. Misalnya budaya Fanten di Patani bisa saja namanya masih tetap bertahan, tapi praktiknya yang sudah berubah. Isinya kompetisi ekonomi. Bukan kesejahteraan bersama.

Kalau berdasarkan asas kekeluargaan harusnya konsep kekeluargaan itu bermakna luas, tidak hanya kekeluargaan dalam arti sempit seperti satu keluarga dalam rumah. Tapi sekarang kekeluargaan itu disempitkan artinya dan diterjemahkan kedalam ranah kekuasaan. Sehingga kekeluargaan itu adalah kebersamaan dalam segala hal bukan berdasarkan kompetisi. Karena kalau kompetisi pada dasarnya saling menegasikan, membuat orang lain tidak berkembang.

Pada konteks sekarang, ditekankan perempuan harus keluar rumah. Tidak hanya menjadi baby sister. Sebagai contoh, Venezuela mengkritik pemberlakuan perempuan demikian, sehingga perempuan juga yang harus menentukan hasil produksi, maka mestinya ia digaji pula. Kalau di Indonesia, perempuan hanya menjadi domestifikasi. Tugas perempuan di Indonesia hanya menjadi ibu di rumah yang tugasnya menggantikan energi laki-laki yang bekerja untuk lebih baik dan tidak diberikan gaji.

Indonesia kan negara bangsa (nation state), ada bangsa Makassar, bangsa Jawa, Sunda, dll. Nah, di sini, ada semacam kesalahan pada hal penamaan ‘kesatuan’. Sebab, kalau kesatuan berarti memaksakan yang berbeda menjadi satu. Tapi kalau ‘persatuan’ berarti kumpulan dari keragaman bangsa-bangsa.

Fajri: saya belum membaca buku ini, karena itu saya ingin bertanya, karena judulnya ‘Menilik Demokrasi’ maka sebenarnya Demokrasi yang manakah yang akan kita acu? Seperti kata Olhan, lantas bagaimanakah model langkah selanjutnya yang akan kita ambil dalam melihat dan membalikkan segala persoalan yang ada, krisis di kampung-kampung?

Jawab Bang Zul: demokrasi yang dimaksud Pak GWR adalah demokrasi yang tidak menafikan emansipasi sosial, dan tidak menafikan emansipasi individu.

Olhan: saya kira sedari tadi kita terlalu terlena dengan wacana-wacana yang membawa kita justru jauh dari pembahasan kita tentang buku ini. Sekalipun buku ini juga berkaitan dengan rupa-rupa pemikiran dan teori, tapi paling tidak kita tidak terlena dengan sebatas berteori tapi untuk selanjutnya menggagas langkah-langkah konkrit.

Kesimpulan/pertanyaan-pertanyaan penutup:

*Apakah demokrasi cocok untuk Indonesia?

*Olhan: Apakah kita harus melanjutkan demokrasi liberal atau….

*Di buku ini juga bilang, karena kadar demokrasinya dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat) sehingga apakah kita harus mempertahankannya atau merubah menjadi dari bawah ke atas.

*Apakah konsensus itu dimungkinkan untuk masyarakat kelas?

*Bagaimana melihat Indonesia dalam kontekstual-historis? Karena ada beberapa orang yang hanya terjebak pada kontekstual-historis dan tidak melihat konteks historis hari ini.

*Demokrasi itu punya tiga asas, asa mayoritas, asas hak asasi manusia, asas kebersamaan.

*Bagaimana dengan demokrasi elektorat?

*Bang Acung: Bisa saja demokrasi elektorat diterapkan, tapi bukan hanya melihat dari sisi persamaan suara dalam hal pemilihan umum, misalnya. Tapi demokrasi harus turun lebih jauh, masuk lebih dalam pada hal-hal ekonomi, budaya dll.

*Rahmat: Kami pernah cerita-cerita dengan Om Yoyo di Jakarta: Bahwa demokrasi zaman reformasi itu ternyata hancur-hancuran. Salahsatunya adalah soal semangat desentralisasi. Pemekaran daerah-daerah baru. Waktu itu Om Yoyo dkk tidak setuju dengan itu. Dari namanya saja sudah salah, “otonomi daerah” kesannya membagi-bagi kue kekuasaan kepada sejumlah kepala daerah. Mereka menawarkan satu konsep tandingan yaitu “otonomi kerakyatan”. Suatu konsep yang punya pijakan, yang lebih menjamah hak-hak rakyat.

Bang Acung menambahkan: Iya, betul! Soal desentralisasi itu juga bermasalah karena ujung-ujungnya ternyata kurang ajar semua.

Oke, sekarang kita sudahi dulu. Nanti kita lanjut di tgl 28.

Kita aplos dulu!

Bang Acung menutup diskusi dengan salam…

14 Mei 2015, SAINS, Malabar 22, Bogor

RM

[1] Saya sering lupa nama-nama dari tamu yang ikut diskusi sehingga memakai sebutan ‘seorang teman’.

Alam Hanyalah Barang Dagangan?

Bumi makin jauh dari tapak manusia

langit bagai jatuh di pundak mereka

diam juga tak bisa kini menuai arti

karena gerak-gerik sang petani di atas belati

para nelayan perlahan kehilangan kemudi

Sesiapa di batas ladang bertahan

hantu dari negeri seberang tak di kenal

datang mengganggu nasib orang kecil

apa artinya tanah, Bila bumi makin jauh dari tapak manusia

apa arti lautan bila nelayan jauh dari ikan

apa artinya langit, bila siang dan malam jadi sia-sia

lalu di manakah kemanusiaan jika alam dipandang hanyalah barang dagangan?

SAINS, Malabar-Bogor 2015

R-M

Kepulauan Maluku: Penjajahan Berkelanjutan[1]

Semua wilayah di Indonesia hampir mempunyai sejarah panjang penjajahan. Dimulai dari zaman kolonial hingga berakhir pada kemerdekaan bangsa. Cerita penjajahan itu dapat kita temukan dalam berbagai literatur sejarah, maupun dalam berbagai tuturan orang di setiap daerah. Mungkin sudah berulang kali kita mendengar dan membaca awal mula cerita penjajahan di Indonesia. Adalah ketika Portugis dan Spanyol melakukan kolonisasi sumberdaya alam di Kepulauan Maluku dan kemudian disusul oleh Belanda (VOC). Tak dapat dipungkiri dari sinilah titik pangkal sumberdaya alam kepulauan Indonesia dijarah, dikolonisasi, dan dihegemoni habis-habisan.

Dalam tulisan ini, saya mencoba bercerita kembali bagaimana Kepulauan Maluku digerus oleh pihak asing yang dimulai paruh pertama abad ke-16 hingga pada abad kemerdekaan, untuk kemudian sesekali bertanya sekaligus mencaritahu mengapa seorang Pangeran Nuku harus memberontak terhadap Asing dengan segala sistem kerajaan yang dibangun kala itu, seperti dikisahkan Muridan dalam Pemberontakan Nuku, Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810. Dan membandingkan kemudian dengan kondisi realitas Kepulauan Maluku hari ini.

Pemberontakan Nuku:

Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya Maluku-Papua Sekitar 1780-1810, Muridan Widjojo

♦ Judul: Pemberontakan NUKU: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810

♦ Penulis: Muridan Widjojou

♦ Penerbit: Komunitas Bambu, Jakarta

♦ Cetakan: I, Juli 2013

♦ Tebal: xliv + 388 halaman

♦ ISBN: 978-602-9402-31-5

Kolonial di Maluku: Awal-mula Penjajahan

Pada abad ke-16 tahun 1511 Dari Sungai Tagus yang bermuara ke Samudera Atlantik itulah armada Portugis mengarungi Samudera Atlantik yang mungkin memakan waktu sebulan hingga tiga bulan melewati Tanjung Harapan Afrika menuju Selat Malaka. Dari sinilah perjalanan dilanjutkan ke kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah, suatu komoditas prima yang setara (bahkan mengalahkan) nilai emas. Sebelum mengunjungi kawasan ini, bangsa Portugis menyebutnya dengan As ilhas de Crafo yang berarti Kepulauan Rempah-rempah, setelah tiba di Kepulauan Maluku barulah diketahui nama kepulauan ini sebagai Molucco. Karena jumlah kepulauannya banyak, mereka menamakannya dengan Moluccas. Bangsa Belanda yang tiba hampir seabad kemudian menyebutnya Molukken.

Mengutip sejumlah ahli sejarah menyebutkan ada sejumlah motifasi pelayaran Portugis datang ke Asia (terutama Kepulauan Maluku). Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam tiga bahasa Portugis sekaligus yakni feitoria, fortaleza, dan igreja. Arti harfiahnya adalah emas (rempah-rempah), kejayaan, gereja, atau perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama katolik. (Sejarahbudayanusantara.com)

Setelah pelayaran yang memakan waktu berbulan-bulan armada Portugis tiba di Malaka. Di sana terjadi pertempuran sengit antara Portugis dan Malaka. Hingga akhirnya Portugis berhasil menundukkan Malaka. Setelah keberhasilan itu, dua armada Portugis yang masing-masing dipimpin oleh Anthony de Abreu dan Fransisco Serrau ke Kepulauan Rempah di Indonesia Timur. Armada ini meninggalkan Malaka antara November 1511 – Januari 1512 dan berlayar ke arah timur ke Pulau Buru, Ambon dan Seram. Setelah mengunjungi Banda, kapal Serrao yang bermuatan cengkih, puah pala dan bunga pala dihantam cuaca buruk kemudian tenggelam. Hanya komandan dan enam atau tujuh awaknya yang selamat dan dibawa ke Ambon oleh para nelayan setempat. Kaicili Vaidua, saudara Sultan Ternate Abu Lais, mengunjungi Serrao dan memberitahunya bahwa Sultan mengundangnya datang ke Ternate. Dalam surat selanjutnya, Sultan Abu Lais (memerintah 1500-1523) mempercayakan ‘tanahnya beserta semua yang berada di dalamnya’ kepada Raja Portugis Dom Manuel. Sembilan tahun kemudian, pada 1521, tidak mau dikalahkan, Sultan Tidore Mansur juga menyambut kapal-kapal Spanyol yang tersisa dari ekspedisi Magellan mengelilingi dunia. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 13)

Setelah perjumpaan Ternate dengan Portugis, Tidore dengan Spanyol kemudian menyalakan kembali api persaingan ‘dualistik’ yang telah berumur panjang antara keduanya. Persaingan ini masing-masing melibatkan pihak asing kedalam ‘lingkaran sistem kerajaan’ untuk kompetisi suatu kekuasaan. Diantaranya yang paling masif adalah perluasan teritori untuk memperluas daerah kekuasaan demi menguasai berbagai sumberdaya di dalamnya terutama rempah-rempah pala dan cengkeh. Di Maluku, terutama yang paling berpengaruh kekuasaannya adalah kedua kerajaan tersebut sehingga banyak daerah lainnya tunduk dan takluk di bawa perintah. Apalagi ketika bergabung dua kekuasaan asing di dalamnya. Bahkan dua kerajaan besar lainnya seperti Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan takluk di bawa dominasi kekuatan dan kekuasaan Ternate dan Tidore yang lagi-lagi dibantu oleh dua kekuatan asing tersebut. Ternate mengusai bagian barat Maluku dan selatan, Tidore berhasil menguasai Maluku bagian timur dan Utara.

Kesultanan Jailolo yang telah dikenal sebagai salahsatu kesultanan paling kuat di Maluku ditaklukkan oleh persekutuan Ternate-Portugis pada 1551. Benteng yang kuat dan pasukan bersenjata lengkap tidak banyak gunanya ketika sumber air di istana dapat direbut dan Sultan Jailolo Katarabumi yang hebat dipaksa menyerah. Penguasa Jailolo harus menyerahkan gelarnya sebagai Sultan dan menjadi Sangaji di bawa kekuasaan Ternate serta menjadi vasal Raja Portugal. Setelah kekalahannya, Jailolo kehilangan sebagian besar populasinya dan pengaruh politiknya di Maluku meredup. Satu-satunya sisa kebesarannya adalah partisipasi simbolisnya dalam upacara-upacara yang memerlukan kehadiran keempat kerajaan Maluku yang diadakan di Ternate. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 14)

Dibalik persaingan internal ‘dualistik’ Kedua kerajaan yang dibantu kekuatan asing, Ternate dan Tidore sepertinya tak tahu bahwa tersimpan di balik itu ancaman penjajahan yang justru berasal dari sahabat asing mereka sendiri. Hubungan Ternate-Portugis mulai menghadirkan ketegangan, dominasi Portugis atas kekuasaan Kerajaan Ternate mulai terlihat ketika segala komoditas rempah-rempah dikuasai Portugis. Demikian dengan Tidore yang atasnama kerjasama, perlahan-lahan Spanyol menguasai segala institusi kekuasaan kerajaan. Dan kerjasama antara kedua kerajaan dengan kekuatan asing berubah menjadi ancaman.

Ketika Kapten Duarte de Sa tiba pada 1555, ia menyita panen cengkih tahunan dari Makian yang ditujukan Sultan Ternate dan bahkan memerintahkan penangkapan Sultan Hairun (memerintah 1535-1570), saudara laki-lakinya beserta ibunya untuk menjamin kesetiaan orang Ternate. Demikian dengan yang terjadi di Ambon, pada awalnya kehadiran Portugis tidak dianggap sebagai ancaman, namun situasi memburuk tidak lama ketika Portugis akan membangun sebuah benteng di Hitu dan menerapkan peraturan mereka sendiri. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 16).

Selama kehadiran Portugis dan Spanyol di Maluku, terjadi banyak konflik yang muncul akibat kepentingan yang bertolakbelakang mengenai budidaya dan perdagangan cengkeh secara eksklusif, aturan-aturan yang dipaksa untuk  mematuhinya. Selain itu juga berkembang menjadi konflik antara islam dan kristen ketika orang Portugis mulai mengubah agama penduduk setempat. Benturan-benturan itu diperkuat oleh celah yang cukup lebar dalam hal pandangan dunia budaya mereka. Namun, benturan ini juga diperparah persaingan lokal yang sudah ada yang semakin mengkristal ketika datang kekuatan asing ini.

Sumberdaya alam dan manusia Maluku semakin terjarah dan terjajah ketika pada November 1601 sekertaris Negara Republik Belanda Johan van Ordebarnevelt, berhasil meyakinkan para perusahan Belanda yang sudah ada, yang berdaganag dengan Asia, untuk mendirikan ‘Perusahaan Dagang Hindia Timur Bersatu’ dengan sebuah piagam monopoli. Perusahan Dagang Hindia Timur Bersatu itu kemudia dikeal sebagai Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang mulai dibentuk pada 1602. Pada 1605 VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon dan menggangu kapal-kapal Portugis di Selat Malaka. Kemudian melaju ke Kepulauan Maluku. Dan berhasil menundukkan dominasi Spanyol atas Tidore, Portugis atas Ternate. Ketika di Banda, Ambon, Ternate, dan Tidore, karena meyakini keunggulan kekuatan militernya, Belanda tidak menghidari penggunanan kekerasan dalam menegakkan kekuasannya yaitu dengan mengorbankan para pemimpin lokal dan rakyatnya. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 22)

Kebudayaan dualisme lokal yang berkembang antara Ternate dan Tidore dan kekhususan semacam itu, yang mendominasi kehidupan negara-negara lokal atau kelompok-kelompok tradisional yang lebih kecil, membuat masyarakat-masyarakat politik ini memiliki rasa permusuhan panjang, yang dengan mudah meledak menjadi peperangan lokal, yang membuat mereka hampir tidak mungkin menyatukan kekuatan ketika menghadapi ancaman dari luar. Para sultan, raja, orang kaya serta penguasa atau pemimpin lokal lainnya terjebak dalam jaringan perpolitikan manupulatif mereka sendiri dan dibatasi kepentingan mereka sendiri dalam kerajaannya sendiri. Situasi ini membuka lebar pintu intervensi luar dan akhirnya dominasi asing. Konsekuensinya, para penguasa lokal dan rakyatnya kehilangan hak mereka secara ekonomi dan politik. Pemberontakan apapun melawan dominasi Belanda akan tumpas dengan mengeksploitasi kurangnya kesatuan dan kerjasama di antara para pemimpin lokal. (Muridan, Pemberontakan Nuku, h. 336).

Kehadiran VOC di Kepulauan Maluku jauh lebih tegas dalam penjarahan sumber daya alamnya. Tidak hanya itu, sistem kerajaan tak lagi bisa dipertahankan mandiri, ia dikebiri, didistorsi, dibuat untuk kepentingan dagang VOC dalam mengusai segala sumberdayanya. Kesultanan takluk dibawa kekuatan militer asing. Pemberontakan yang muncul tak bertahan lama. Semua rakyat Maluku dan kekayaan alamnya dikuasai penuh oleh pihak asing.

Revolusi Sultan Nuku

Setelah bertahun-tahun, berabad-abad Maluku dicekoki, dijadikan budak pihak asing, datanglah seorang muda dengan semangat juang yang tinggi dalam mengusir penjajah dan melawan semua bentuk tirani dan penindasan yang dialami rakyat Maluku. Dalam Pemberontakan Nuku, Muridan mengangkat seorang tokoh protagonis yang dalam sebutan Andaya adalah seorang tokoh revolusi yang sukar dicari padanannya. Dan bahkan di kalangan orang Inggris memanggilnya Lord of Fortune berarti raja yang hebat atau raja yang baik. Adalah Sultan Nuku yang pada masanya tampil dengan gigih melawan semua bentuk penjajahan dan memulihkan kembali eksistensi rakyat Maluku sekaligus.

Dimulai dari penolakan traktat oleh Nuku alias Bakunuku atau Saifudin yang dibuat Sultan Tidore Jamaludin dengan pemerintah VOC di Ternate pada 1768. Melalui traktat ini, Sultan harus menyerahkan hak-haknya terhadap Seram (termasuk Seram Timur). Pangkal penolakan adalah ‘utang’ yang dibebankan VOC secara sepihak berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak tertanggal 23 Juni 1733. VOC menyudutkan bahwa utang ini terjadi akibat kerugian yang diderita VOC dan subjek-subjeknya, yang dipicu aktifitas serangan penjarahan yang dilakukan para vasal Tidore. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 79).

Akibat dari penolakan ini, Gubernur Ternate Hermanus Munik memerintah militernya untuk menangkap Nuku. Nuku berhasil lolos dari penangkapan dan melakukan pengasingan ke Papua didampingi bobato, jogugu, hukum, ngofamanyira, dua kimelaha dan 400 orang Tidore. Mereka pun mampu melarika diri ke Payahe dan dari sana berhasil lolos ke Maba, Weda dan Patani, tempat orang Belanda melihat mereka pada 22 Juli. Daerah yang dipilih para pemberontak sebagai tempat pengungsian terletak di Maluku tengah dan Timur di mana kontrol Belanda relatif lemah. Di sana pula orang Papua dan Seram Timur memegang tradisi lama yaitu menumbangkan kekuasaan VOC. Seram Timur menjadi pangkalan utama Nuku. Dengan tekad bulat Nuku membentuk struktur kekuasaan alternatif di pengasingan. Ia di daulat sebagai ‘Sultan Seram dan Papua’ oleh orang Seram Timur dan Papua yang menjadi pengikutnya. Dalam waktu singkat, bintangnya benar-benar naik dan bersinar di wilayah-wilayah pinggiran Tidore. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 82)

Tidak hanya penolakan traktat di atas, tapi Nuku benar-benar menyadari dengan penuh bahwa segala sistem yang diterapkan kerajaan yang berkongsi dengan Kolonial adalah sistem yang menjajah, yang menyudutkan hak-hak masyarakat Maluku kala itu, terutama sumberdaya alamnya. Sistem yang menjauhkan orang maluku dari hak atas ruang-hidupnya.

Selama pengasingan Nuku, di negerinya Tidore terjadi berbagai macam traktat yang dikelurkan VOC. Begitu pun Ternate. Semua kesultanan telah tunduk di bawa dominasi VOC. Sistem upeti semakin deras. Dengan tekad bulat Nuku memperkuat kekuatan di luar negerinya yakni dengan negeri-negeri tentangga seperti Seram, Papua, dan masyarakat Gamrange (Maba, Patani dan Weda). Gerakan perjuangan Nuku yang dibantu oleh para negeri pendukungnya merebak luas ke daerah-daerah dominasi VOC. Satu persatu daerah-daerah ditaklukan Nuku. Kekuatan yang dibangunnya dari luar akhirnya mampu masuk kedalam daerah kesultanan Tidore dan Ternate.

Setelah kedatangan para pedagang keliling Inggris ke Maluku pada seperempat abad ke tiga abad ke-18 Nuku mampu bekerjasama dengan Inggris untuk menundukkan kekuatan VOC. Nuku melanjutkan pemberontakannya di lumbung VOC dan penjilat kekuasaan yakni kesultanan yang tunduk pada penjajah. Nuku merasa bahwa sudah tiba waktunya melancarkan perang urat saraf. Pada 13 Maret 1797, Nuku dengan 50 kapal besar dan kecil mulai mengepung Bacan. Proses pendudukan memakan waktu lebih dari seminggu. Mereka berhasil menguasai benteng pertahanan di Bacan. Selanjutnya pada 12 April 1797 pangeran Nuku melancarkan serangannya ke negerinya Tidore dengan 70 kora-kora. Serangan ini berhasil menghancurkan pos militer Belanda. Sekitar dua sampai tiga tahun Nuku melakukan serangan yang tak henti-hentinya terhadap Belanda dan kesultanan di Ternate. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 120)

Serangan Nuku sekitar 22 Januari 1801-21 Juni 1801 Pemerintah Ternate akhirnya menyerah. Nuku setidaknya berhasil menghancurkan VOC, sekalipun sisa-sisa kekuatan VOC masih tetap bertahan di Ternate. Pimpinan pasukan Inggris Residen Farquhar menunjukkan rasa terimakasih kepada Nuku atas kedekatan dan kesetiaanya kepada Inggris. Sultan Nuku dan Residen Farquhar menyepakati sebuah tarkat pada 12 November 1801 dan Sultan Nuku akhirnya dinobatkan. Walaupun Sultan Nuku telah memerintah Tidore selama hampir empat tahun, pengakuan dan pengukuhan dari kekuatan Eropa adalah tanda pengakuan penting. Ia bukan lagi ‘pangeran pemberontak’ melainkan seorang ‘Sultan’ di mata Ingrris yang menyebut Tidore sebagai sekutu dan bukan vasal. (Muridan, Pemberontakan Nuku, h. 121)

Berbeda dengan perjuangan-perjuangan sebelumnya, Nuku mengorganisir dan membangkitkan semangat masyarakat terjajah. Nuku berhasil mengikat berbagai daerah di Maluku-Papua yang multietnis dengan semangat kebudayaan lokal. Nuku dengan sadar mengusik orang dari tidur panjangnya untuk bangkit melawan penjajahan.

Sekalipun dalam perjuangannya Sultan Nuku ingin mewujudkan mimpi utamanya yaitu memulihkan kembali empat pilar kerajaan di Maluku, atau Nuku menginginkan ‘Maluku Raya’ itu tak sepenuhnya berhasil, namun paling tidak, Nuku telah berhasil tampil sebagai tokoh protagonis yang mampuh memberontak terhadap segala unsur penindasan dan penjajahan panjang yang dirasakan rakyat Maluku. VOC dengan armada hongi dan senjata modern, sementara Nuku dengan bala tentara lokal dengan semangat juang tinggi.

Kepulauan Maluku Hari Ini: Masih Dalam Kepungan Asing

Hari ini, dalam kesadaran setiap orang, sejarah panjang penjajahan di Kepulauan Nusantara, mungkin tersisa kini hanyalah sebatas cerita-cerita yang tertulis dalam naskah-naskah sejarah yang tebal, atau sebatas tuturan orang di masing-masing daerah yang membosankan. Sejarah bangsa hanya tinggal kertas-kertas lapuk yang tersimpan acak di rak-rak perpustakaan. Kalaupun sejarah dipelajari dalam institusi pendidikan, ujung-ujungnya sejarah jadi barang komoditi dan bukan dipelajari sebagai suatu langkah pembelajaran kritis untuk memahami realitas hidup yang sesungguhnya.

Dalam Pemberontakan Nuku, Persekutuan Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810, Muridan Widjojo menceritakan banyak hal mengenai pergolakan di Maluku. Dimulai dari awal monopoli bangsa asing terhadap sumberdaya alamnya, pengebirian kekuasaan kerajaan pada abad ke-16 1512, hingga pada pemberontakan Sultan Nuku dengan para pendukungnya terhadap kekuasaan asing sekitar 1780-1810. Buku Muridan ini sangat penting kita pelajari tidak hanya untuk memahami konteks Maluku hari ini, tapi juga untuk memahami jejaring regional dari geopolitik Nusantara masa kini.

Tak bisa kita menganggap remeh sejarah, sebab sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa situasi politik, keadaan budaya dan ekonomi negeri hari ini (khususnya di Kepulauan Maluku) masih sangat segar kita rasakan mengalir di dalamnya sistem hasil produksi kolonial. Segala sistem yang diterapkan hari ini masihlah sesuai dengan sistem kolonial yang dikisahkan Muridan.

Dalam cerita orang kampung di Hiri, Maluku Utara misalnya, sistem upeti untuk Kesultanan Ternate masih tetap berlangsung hingga hari ini. Sebagian hasil panen kebun harus diserahkan kepada kesultanan. Ini merupakan salah satu bukti (dari sekian banyak bukti) bahwa sistem kolonial masih tetap berlangsung.

Dalam era sekarang ini dominasi asing itu telah berubah wajah. Setelah kemerdekaan Indonesia, rezim Orde Lama berusaha menghapus segala sistem dan praktik kolonial yang masih bertahan, namun tak lama memerintah, Orde Lama berlalu. Hadirnya rezim Orde Baru, berbagai sistem Orde Lama dirubah. 90 persen Undang-undang direvisi ulang, dibuat sesuai semangat pembangunan yang kapitalistik. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Undang-undang Penanaman  Modal Asing (UUPMA) tahun 1967. Dengan hadirnya undang-undang tersebut membuka pintu lebar untuk intervensi pihak asing atas sumberdaya alam di Indonesia. Hampir di semua sumber daya di Indonesia dikuasai asing. Mulai dari perikanan, industri perkebunan skala luas, pertambangan dan lain-lain. Pada tahun yang sama, dikeluarkan pula Undang-undang Kehutanan (UUK) yang—kurang lebih—isinya membatasi hak kuasa rakyat atas hutan. Undang-undang ini diterapkan untuk kepentingan modal para pengusaha negara, bukan untuk rakyat. Hampir semua hutan di Indonesia ditetapkan sebagai hutan negara dan melarang keras masyarakat untuk memproduksinya. Dengan semangat yang sama, undang-undang tersebut masih berlangsung hingga sekarang (Baca: UUK tahun 1999-2013, UUPA tahun 1967-2007).

Masih dengan semangat meneruskan penanaman modal asing dalam negeri, pada Mei 2011, selaku presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan pertemuan dengan ribuan kepala perusahan di Nusa Dua, Bali.  Dihadapan 1.200 pejabat eksekutif perusahan SBY menutup pidato pembukaanya dengan pernyataan yang lugas dan terang-terangan: bahwa dirinya adalah Kepala Pemasaran dari Perusahan Indonesia. Untuk mendukung itu, pemerintahannya telah menyiapkan desain megaproyek pembangunan yang disebut dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI langsung mendapat sambutan dari perusahan-perusahan raksasa skala dunia dan kepala negara-negara industri maju. Dan Kepulauan Maluku Papua ditetapkan sebagai Koridor Enam untuk keperluan komoditas pangan, perikanan dan energi global dalam semangat MP3EI. ( Dian Yanuardi dkk, MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia, h. 1). Mega proyek pemerintah ini masih dilanjutkan oleh pemerintah sekarang (Jokowi-JK).

Dengan konsep pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan pemerintah seperti itu dengan demikian adalah bentuk penjajahan baru yang mekanismenya melalui undang-undang dan berbagai Peraturan Presiden, yang sejatinya merupakan sebuah kelanjutan sistem kolonial.

Cerita tentang krisis pangan yang di derita masyarakat Papua di Marauke dan hutan-hutan adat suku Malind yang dirampas negara dan berubah menjadi perkebunan sawit adalah akibat dari sistem pemerintah yang hanya mementingkan modal untuk pengusaha negara, swasta maupun asing. Atau cerita tentang penyakit dan krisis air bersih yang diderita masyarakat di Teluk Kao akibat dari pembuangan tailing yang mencemari air bersih dengan sianida dan mercuri oleh perusahan milik Australia, Nusa Halmahera Mineral (NHM), juga tentang dikeruknya pulau Gebe di Maluku Utara, tanjung Buli, pulau Gee dan pulau Pakal yang menghilangkan ribuan lahan dan penghidupan masyarakat oleh Perusahan milik negara (BUMN) Pt. Aneka Tambang. Dan masih banyak lagi cerita tentang tersingkirnya masyarakat Maluku dari ruang-hidupnya akibat kebijakan pemerintah mulai dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah,  yang tidak bertumpu pada kepentingan rakyat melainkan Pengusaha, perusahaan atau pemodal asing.

Dengan situasi semacam ini, Kepulauan Maluku sejak dulu hingga kini masih bisa kita katakan tetap berada dalam barisan kepungan bangsa asing. Sehingga, saya mengajak kita semua untuk mericek kembali  setiap keputusan yang diputuskan oleh sistem negara hari ini secara kritis dengan pikiran dan jiwa yang sehat. Saya ingin mengajak kita untuk sesekali bertanya, apakah relevansinya pembangunan yang didengungkan pemerintah sebagai kemajuan itu merupakan sejatinya kemajuan, ataukah justru ini sebuah kemunduran dan pembohongan? Sesuaikah MP3EI yang dijadikan program utama pembangunan oleh pemerintah itu dengan konteks sosial-budaya kita? Dan jawabannya bisa kita sesuaikan dengan realitas hari ini.

[1] Tulisan ini pernah dimuat dalam Majalah Salawaku, Edisi III, 2015

Rahmat Marsaoly

Malabar, Bogor, 2015

Acara Pelantikan Teman-teman Halteng—Sebuah Catatan untuk Kita-Generasi

Di Tamansari, tepat di gedung Aula UNISBA, tempat dilaksakannya kegiatan organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Halmahera Tengah (IPM-HALTENG) yakni Pelantikan Pengurus. Acara dihadiri oleh berbagai Organisasi seperti Himpunan Pelajar Mahasiswa Maluku Utara (HIPMMU), Ikatan Pelajar Mahasiswa Muslim Maluku (IMMM), Ikatan Pelajar Mahsiswa Pulau Buru (IPMPB), dan Ikatan Pelajar Mahsiswa Halmahera Timur (IPMHT). Acara berlangsung tertib, aman tak ada hambatan.

Beberapa lama acara berlangsung, setelah acara Pelantikan Pengurus usai dilanjutkan dengan acara pementasan kebudayaan. Pidato kebudayaan oleh Bang Jamal berakhir, disusul dengan ‘barongge lala’ oleh beberapa teman Halteng. Seperti biasa, ‘barongge lala’ paling sedikit dilakukan empat orang masing-masing berpasangan, dua orang perempuan dan dua laki-laki. Tak perlu saya menjabarkan filosofi tarian Lalayon di sini. Terlalu sedikit ruang menjelaskannya. Ia memerlukan waktu tersendiri dalam mengurainya. Tarian Lala bukanlah satu tarian yang diciptakan manusia kini. Tapi lebih jauh ia merupakan satu tarian kebudayaan (pengetahuan) yang hadir dari hasil interaksi manusia (leluhur) dengan alam. Sehingga untuk memahaminya, ruang tulis ini belumlah cukup. Dengan lain kata narasi tak sanggup menjabarkannya tuntas.

Acara berikutnya tampil beragam kebudayaan Maluku (Maluku secara umum). Mulai dari tarian, hingga musik. Kemudian tampil pula teater dan baca puisi. Puisi dibacakan oleh saya sendiri. Selama acara berlangsung, suasana tepuk sorak penonton tak henti-hentinya meruang dan mengudara. Tapi yang agak berbeda saya rasakan adalah ketika tampil beberapa acara yakni teater dan pembacaan puisi, juga pada awal pembacaan pidato membuat suasana sedikit berbeda. Suasana riang gembira berubah jadi hening, intim, lalu semacam kerinduan diri pada sesuatu hal. Semacam merindukan suatu keadaan di mana sesama manusia saling berbagi pun manusia dengan alam saling isi mengisi.

Semua penonton hampir-hampir lupa menepuk tangan, tak bisa bergerak, tak juga bersorak, hanya jantung dan aliran darah yang berdenyut, dan hati yang merasa intim. Astaga, saya tak bisa menjelaskan suasana itu dengan sempurnah. Jemari tunduk tak sanggup menjelaskan suasana secara utuh dalam narasi. Suasan hanya bisa terjelaskan ketika kita terlibat dan mengalaminya sekaligus.

Suasana berubah oleh karena pidato, teater juga puisi yang menjelaskan tentang kenyataan riil hari ini. Kenyataan kehidupan masyarakat saat ini. Bukan karena pidatonya, teater atau puisinya itu, tapi karena pesan yang disampaikannya memberitahu pada kita bahwa kenyataan kebudayaan sebagai praktik hidup hari ini hampir-hampir hilang sama sekali, hampir tak ada lagi. Alam (tanah-air) sebagai diri kita, ini hari kita sendiri yang menggadaikannya dengan uang. Kita lah yang menjualnya kemana-mana (kepada korporasi atau pengusaha) demi uang—kertas yang minus nilai itu.

Dalam pidato, Bang Jamal mencoba menjelaskan falsafah hidup orang Gamrange[1]: Ngaku Rasai, Budi Bahasa, Sopan re Hormat, Akal re Wlou, dan Mitat re Miymoi yang kurang lebih penjabarannya sebagai berikut: “Ngaku Rasai atau Mengaku bersaudara bermakna manusia dengan manusia mengaku dan berpengakuan untuk bersaudara  sebagai cara menghubungkan dirinya dalam kesatuan masyarakat (social).  Budi re Bahasa atau Budi dan Bahasa berarti tuturan manusia sama dengan nalar kemanusiaan yang terkelola menjadi perilaku dan tata cara hidupnya bersama alam. Mitat re Miymoy atau Takut dan Malu yakni takut dalam merusak atau memporak-porandakan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sebagai satu daur kehidupan, untuk kemudian merasa malu terhadap kerakusan diri yang brutal sehingga malu pula mempraktikkan kerakusan dalam hidup. Olehnya Sopan re Hormat  atau Sopan dan Hormat adalah perilaku manusia yang berke-adab-an dalam menjaga keharmonisan hubungan alam dan manusia. Sehingga mengingatkan pada kita bahwa Otak re Wlow, Otak dan Hati sebagai titik pangkal keseimbangan manusia dalam kosmos akan kehidupan.

Selanjutnya pidato tersebut mencoba menjelaskan dan memberitahu hadirin bahwa dalam konteks kita sekarang ini, falsafah hidup yang sebelumnya adalah ajaran orang Gamrange, tunjuk ajar prilaku orang Halmahera, kini tak bisa dipungkiri telah terlepas jauh dari laku hidup keseharian kita. Falsafah tak lagi punya bobot dalam kehidupan. Ia hanya tinggal dalam konsep yang semu, tak ada pijakan dan tindakan sebagai objek falsafah di alam. Ia sebatas tuturan sekejap, sebatas manis bibir berargumen, sebatas tampilan citra belaka. Bahkan di berbagai kalangan organisasi daerah (Organda) falsafah digunakan, dimengerti hanya sebatas moto yang terpajang di dinding-dinding sekret atau asrama organisasi. Falsafah hidup itu telah kehilangan pijakannya dalam diri pun alam raya.

Seperti pidato, teater dan puisi juga menilik nasib kebudayaan dalam kehidupan kita sekarang ini. Teater dan puisi sama-sama mengkritisi penuh fakta kebudayaan yang di dalamnya berisi ajaran mempertahankan hubungan manusia dan alam sebagai satu kesatuan dan hakikat kebudayaan, kini telah hancur berantakan dan putus-terpisah sama sekali.

“Pasir putih di tanjung membawa keberkahan dan keindahan alam, jejeran pulau dan gunung yang menyimpan kekayaan, sejarah dan ajaran para leluhur, kini berubah jadi kemurkaan dan kerusakan.” Begitulah tertulis dalam naskah teater yang dimainkan malam itu.

Bahwa kekayaan dan keindahan alam (kampung) dahulu begitu menyilaukan dan memberi karunia bagi orang kampung, sekarang justru mengundang kemelaratan dan membawa petaka bagi orang kampung sendiri. Bagaimana tidak, hampir semua tempat dan ruang hidup (tanah dan wilayah kelola rakyat) telah dikuasai oleh berbagai perusahan raksasa dengan konsesi-konsesinya.

Tak hanya di Gamrange (Maba-Patani-Weda), hampir seluruh tubuh Halmahera bahkan provinsi Maluku Utara dan berbagai provinsi lainnya di Republik ini dengan mengatasnamakan pembangunan semua wilayah-wilayah kelola rakyat dirubah menjadi ruang-ruang industri. Industri ekstraktif seperti pertambangan maupun industri perkebunan skala luas seperti sawit dsb. Atas nama program pembangunan yang dicanangkan pemerintah, semua wilayah kelola rakyat berubah menjadi lumbung bercokolnya berbagai korporasi asing, nasional maupun swasta, yang justru menciptakan ketergantungan ekonomi uang dan budaya praktisisme, konsumerisme, dan akhirnya menghadirkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan lebih mendasar adalah kerusakan bentang-layanan-alam (ruang-hidup).

Tak bisa disangkal, apapun yang mengenai persoalan sosial dan ekologi (selanjutnya ditulis: sosial-ekologi) hari ini kita mesti jeli dalam melihatnya. Segala persoalan ini hari bisa dikatakan ia punya tendensi dan persoalan yang berlipat-lipat. Bagaimana tidak, kolonialisme itu sekarang masih berlangsung dalam wajah dan mekanismenya yang berbeda.[2]

Berbagai kasus yang muncul dari tempat beroperasinya perusahan tak sedikit yang mengundang konflik antara perusahan dengan warga, bahkan antara perusahan dengan perusahan. Tumpang-tindih klaim lahan bermunculan antara pemilik modal dengan rakyat, antara pemerintah dengan masyarakat adat. Tumpukan kasus itu sendiri tak pernah dimuat di dalam media-media, malah ditutup-tutupi.

Di Halmahera Utara misalnya, di sana beroperasinya Perusahan asal Australia sejak tahun 1998. Tepat pada tahun 2004 masyarakat adat Kao dan Malifut telah menyadari bahaya yang mengancam eksistensinya, mereka melakukan aksi protes terhadap perusahan yang telah mengambil dan merusak kawasan hutan dan lahan mereka. Aksi pendudukan di kawasan hutan lindung Toguraci adalah salah saatu bentuk perlawanan. Masyarakat dari Desa Eti dan Dumdum Pantai, dari dua kecamatan yang berbatasan dengan lokasi tambang PT. NHM terlibat dalam aksi itu. Mereka menuntut PT Nusantara Halmahera Mineral (NHM) segera meninggalkan lokasi dan merehabilitasi kawasan hutan lindung yang telah dieksploitasi tambang. Mereka juga menuntut PT NHM mengembalikan sebagian laba yang telah diperoleh kepada masyarakat. Sebab selama 10 minggu beroperasi di Toguraci, PT. NHM telah meraih laba Rp 40 miliar lebih. Sementara saat beroperasi di Gosowong dari 1998-2002 meraih laba Rp 600 miliar. Namun, aksi damai masyarakat tersebut dihadapi dengan tindakan represif oleh aparat keamanan yang didatangkan PT. NHM ke lokasi. Pasukan ini memerintahkan masyarakat untuk meninggalkan lokasi tersebut, yang kemudian ditolak oleh masyarakat. Penolakan tersebut malah dijawab oleh tembakan. Akibatnya, seorang warga bernama Rusli Tungkapi tertembak dibagian kepala sehingga meninggal di tempat. Kasus kekerasan tersebut saat ini masih dalam tahap penyilidikan KOMNAS HAM, dan belum ada hasil akhir dari penyelidikan tersebut. [3]

Terjadi pula pencemaran air sungai dan air laut di Teluk Kao, hingga kehidupan masyarakat adat Hoana Pagu dan masyarakat lokal sekitar tambang terancam. Sekitar 29.622 ribu hektar konsesi NHM wilayah adat Suku Pagu. Dalam penelitian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2010, menemukan masalah serius terkait keberlanjutan ekosistem di Teluk Kao. Dari penelitian itu, beragam ikan yang hidup di sana sudah tercemar, antara lain mercuri dan sianida. Berdasarkan keterangan warga dan dokumentasi oleh AMAN, pada 2010, 2011, dan 2012, pipa limbah (tailing) milik perusahaan jebol dan limbah mengalir ke Sungai Kobok dan Ake Tabobo serta beberapa anak sungai yang bermuara ke Teluk Kao. Sejak pipa jebol, masyarakat mulai ketakutan mengkonsumsi ikan dari Teluk Kao. Mereka takut menggunakan air sungai, dan mulai kesulitan mencari udang, kerang dan ikan di air sungai itu. Padahal, sebelum perusahan tambang datang, ikan dan sejenisnya mudah diperoleh. Hasil perkebunan mereka seperti kelapa dan tamanan bulanan lain di sekitar Sungai Kobok tak produktif lagi. Mereka juga mengalami krisis air bersih hingga setiap bepergian ke kebun harus membawa air dari kampung. Warga beberapa desa yang mengalami krisis air bersih seperti Desa Balisosang, Bukit Tinggi, Dusun Beringin dan Kobok. Mereka harus membeli air gelong seharga Rp15.000 per gelong.[4]

Limbah Pt. NHM yang mengalir ke sungai Kobok

Limbah Pt. NHM yang mengalir ke sungai Kobok. Foto: AMAN

Seperti halnya Halmahera Utara, di Gebe-Halmahera Tengah pun terjadi penembakan oleh pihak keamanan perusahan (militer) terhadap salah seorang warga Gebe yang melakukan aksi protes terhadap Pt. Aneka Tambang (Antam) pada 2010; kriminalisasi terhadap 10 warga Weda-Halmahera Tengah saat menentang PHK sepihak Pt. WBN (2011); intimidasi serta penciptaan ruang konflik antar warga (pro-kontra) di Wasile-Halmahera Timur dan Patani-Halmahera Tengah oleh korporasi sawit pada 2014. Belum juga kasus-kasus mengenai kerusakan layanan alam beserta konflik sosial setiap kampung di Halmahera Timur.

Hampir semua media dari skala nasional hingga daerah tak ada satupun yang memuat kasus-kasus tersebut untuk dipublikasikan. Apalagi kasus-kasus yang berhubungan dengan perusahan dan pemerintah. Di saat yang sama isi dari berbagai berita yang dimuat media justru menyebarkan citra para politisi, para elit daerah bahkan keberhasilan perusahan dalam daerah, yang sesungguhnya adalah kebohongan dan dalam rangka menutupi kasus lainnya. Semua tak ada hubungannya dengan realitas objektif keadaan masyarakat. Semua pintu media ditutup rapat untuk kasus-kasus diatas.

Dengan fenomena seperti ini kita hendaknya bertanya, mengapa demikian? Bagaimanakah kita sebagai generasi atau mahasiswa/i yang ‘katanya’ menempuh pendidikan di luar kampung halaman melihat fenomena kampung yang fakta konkretnya sudah seperti ini. Bahwa, para elit daerah yang memimpin masyarakat kita hari ini dan membiarkan keadaan kampung terus diombang-ambingkan masalah demi masalah, adalah mereka yang juga kemarin pernah bersekolah atau menempuh pendidikan seperti halnya kita. Lantas kita bertanya kembali, pendidikan semacam apa untuk bisa kita percayai dalam mengurus hal-hal seperti ini. Maka, sebagai generasi yang ‘katanya’ berpendidikan sekaligus bagian dari masyarakat kampung, apa tugas kita, apa yang mesti kita lakukan? Toh, banyak mahasiswa/i yang sudah menyelesaikan sarjananya di kota lalu pulang ke kampung halaman justru melanjutkan kebohongan; membuat proposal fiktif, melakukan acara-acara seminar yang berakhir di depan pintu gedung, menjadi tim sukses salah satu caleg, melobi proyek-proyek di pemerintah dan perusahan untuk sekedar mengambil uangnya, atau malah menjadi bagian dari pengerukan sumber-sumber hidup rakyat. Bukan membuat regu-regu belajar kritis di masing-masing kampung untuk mendapatkan satu moda pengetahuan tandingan, gerakan tandingan, bahkan ekonomi tandingan (selain ekonomi keruk yang merusak alam) untuk tujuan pembalikan krisis di kampung dan penghancuran ruang-hidup rakyat.

Dari berbagai problem kampung dan rupa-rupa pertanyaan di atas membawa saya pada satu kesimpulan bahwa, keadaan kerusakan atau krisis sosial-ekologi di kampung halaman hari ini sesungguhnya telah di atur secara terstruktur dan sistematis sedemikian rupa oleh sebuah sistem melalui negara sebagai domainnya untuk mengejar keuntungan sebesar mungkin. Sebuah sistem yang merampas sumber-sumber penghidupan rakyat untuk menghasilkan komoditas-komoditas global. Sehingga perlunya dan memang menjadi sebuah kewajiban kita sebagai generasi melihat dengan lebih teliti dan belajar dengan lebih sungguh-sungguh duduk perkara suatu sistem yang serakah yakni kapitalisme sebagai suatu sistem produksi khusus[5].

Dengan adanya berbagai organisasi daerah kita bisa pula menjadikannya sebagai ruang bersama dalam proses belajar memahami persoalan kampung halaman. Jika tidak, berbagai organisasi ini justru menjadi ‘ring tinju’[6] atau arena perkelahian antar-sesama kita dalam mengejar sesuatu yang tak nyata. Dengan demikian justru kita lah yang menjadi penyambung kerusakan di kampung halaman masing-masing.

Mari! Bersama-sama pada hari ini mulai berani berbicara mengenai kerusakan kampung halaman (krisis-sosial-ekologi) dengan senantiasa konsisten terhadapnya. Sehingga kita tahu ‘bagaimana sesungguhnya menyikapi kesemua ini’ di kampung agar kebudayaan dan ajaran hidup orang kampung bisa hadir dan dipertahankan kembali.

Semoga!

[1] Gamrange berarti Tiga Negeri yakni Maba, Patani dan Weda yang punya sejarah panjang kebudayaan di Nusantara.

[2] Rujukan buku Assesment: Tenurial Orang Halmahera Timur dan Tanahnya, karya Surya Saluang dkk, sedikit mengulas mengapa kolonialisme masih bertahan.

[3] http://jopi1903.blogspot.com/2007/02/, diakses pada tgl 20 Maret 2014

[4] http://www.mongabay.co.id/2013/12/10/ diunggah pada tgl 01 Januari 2014

[5] Istilah kapitalisme sebagai suatu sistem khusus, diambil dari tulisan “Ketika Tanah Air Indonesia Porak-poranda; Di Sana Aku Berdiri Jadi Pandu Ibuku”, Noer Fauzi Rachman

[6] Istilah organisasi sebagai ring tinju diperkenalkan oleh Surya Saluang

*Bandung-05 Mei 2015
Rachmat Marsaoly

Di Rahim Sepi

Tiba-tiba pelita kamarku padam
seisi kamar berubah menjadi kelam
perlahan aku bangun dari pembaringan
tepat di depan cermin
wajah tak jelas ku saksikan
wujudku hanya bayangan
yang hadir di keremangan

Sedang kamar tak kunjung terang
tak juga tenang
di dalam bayang-bayang
tangan meraba-raba mencarinya
pintu hati yang entah dimana
membuat diri tak berdaya

Oh pintuku, hatiku jangan kau tutupi
keluarkanlah aku dari sepi kamarku
dari sepi hatiku

ku lemparkan pandanganku keluar jendela
pepohonan serempak diam
tanpa kata atau bahasa
dedaunan yang berguguran
tak mau menyentuh tanah
seakan menyaksikan kesepianku
segumpal udara malam menyambar wajahku
ku hirup ia beraroma wangi tubuhmu
dan aku terkenang kepadamu

Di sepi kamarku kau kosong
di mata duniaku kau hilang
tapi hadirlah engkau
dalam diam batinku
di rahim sepiku
RM, Jogja 05042013

Halmahera: Krisis Menyejarah Sosial-Ekologi

Pulau Halmahera adalah salah satu pulau yang terletak di ujung Timur Indonesia. Halmahera merupakan pulau terbesar di seluruh Kepulauan Maluku dan bagian dari Provinsi Maluku Utara. Luas daratan Halmahera sekitar 17.780 km2[1] dan laut sekitar 95.000 km dan topografinya memisahkan basin dan pegunungan, yang mana basin Halmahera mencapai kedalaman 2.039[2].

Sebagai pulau yang daratan dan lautannya yang begitu besar dan luas tentunya menyimpan banyak sumberdaya di dalamnya. Cerita kolonialisme di Indonesia sesunggunya bermula dari pulau ini. Halmahera diincar bangsa asing sejak zaman kolonialisme sekitar abad-16. Para penjajah asing mulai berdatangan ke Halmahera, dan di sanalah dimulai kolonisasi sumberdaya alamnya yang berlimpah itu. Adalah cengkeh dan pala kala itu menjadi komoditas unggulan di pasar eropa. Penjajahan yang berlangsung sekian abad itu tidak hanya berhasil mencaplok komoditas negerinya tetapi juga mengubah, memporak-porandakan hampir semua sistem lokal dan cara pandang orang Halmahera terhadap ruang-hidupnya sendiri. Penjajahan itu berlangsung hingga para pejuang negeri berhasil mengusir penjajah sekitar abad- 19.

Setelah kemerdekaan Indonesia, cerita cengkeh dan pala di Halmahera redup. Berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan beralih pada kekuasaan Orde Baru, Halmahera mulai diperhitungkan kembali . Cerita komoditas cengkeh dan pala pun berubah menjadi cerita komoditas tambang: nikel, emas, bauksit, batubara, kelapa sawit dan komoditas pertambangan lainnya. Halmahera menjadi pulau yang penuh ramai dengan cerita pertambangannya. Halmahera menjadi tempat dari beberapa projek pertambangan yang datang mengeruk tubuh Halmahera serta pulau-pulau kecil lainnya dan mencemari air laut pun sungainya.

Halmahera meneruskan kisah yang masih sama namun dalam versi berbeda. Adalah kisah tentang pencaplokan sumberdaya alamnya. Kisah tentang penggusuran dan pengusiran orang Halmahera dari lahan-lahan kebunnya, dari sumber air yang dekat dengannya. Kisah yang bisa dikatakan jauh lebih tragis dari pada sebelumnya.

Pada tahun 1970-an hingga 90-an beberapa Kabupaten di Halmahera mulai dimasuki perusahan. Di Halmahera Tengah (Halteng) tepatnya di pulau Gebe, sebuah perusahan milik negara (BUMN) datang mengkapling dan mengeruk pulau untuk biji nikel. Kemudian disusul sebuah perusahan multinasional asal prancis Pt. Weda Bay Nikel (Pt. WBN). Sedang di Halmahera Timur (Haltim), yakni di pulau Gee sebuah perusahan kontraktor Pt Aneka Tambang tbk (Pt. Antam), Pt. Geomin melangsungkan kegiatan ekstraksi pertambangannya di sana. Dan pada 2003 di teluk Buli, Pt. Aneka Tambang juga datang mengkapling  pulau. Pada tahun selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. B. 143/Pres/3/1997 tertanggal 17 Maret 1997 sebuah perusahan emas milik Australia Pt. Nusa Halmahera Mineral (Pt. NHM) masuk beroperasi di Halmahera bagian Utara (Halut) di teluk Kao tepatnya di daerah Gosowong dan Toguraci. Dan masih banyak perusahan yang bercokol di atas tubuh Halmahera, mulai dari yang berpayung BUMN, Swasta, hingga perusahan multi nasional.

Di darat dan laut Halmahera menjadi penuh ramai dengan bising lalu-lalang boulduzer, traktor-traktor raksasa yang menggusur lahan-lahan warga dan mengeruk  hampir separuh tubuh pulau. Kapal-kapal ekspor pengangkut tanah merah yang keluar masuk mengganggu ruang-hidup para nelayan dan warga pesisir. Inilah berikutnya energi, sumberdaya dan budaya Halmahera mulai diambil dan dikacaukan kembali, dimarginalisasi, dijual-belikan jadi barang dagangan lagi.

Saking banyaknya perusahan yang mengeruk-hancurkan tubuh pulau membuat Halmahera sebagai pulau yang mempunyai bentang daratan yang lebih kecil dari pada lautan kini bisa dikatakan tak lagi seimbang. Sungai sebagai urat nadi pulau dan lautan yang memberi penghidupan Orang Halmahera kini masuk dalam areal penghancuran oleh perusahan. Keanekaragaman hayati di daratan maupun lautan perlahan tersingkir dan mati.

Di Haltim, satu persatu mata pencaharian orang mulai hilang karena tak lagi ada yang mau perduli, kebun-kebun yang tersisa nyaris tak diperhatikan lagi, nelayan telah jarang turun ke laut untuk mancing. Apalagi dengan bertambahnya izin pertambangan yang dikeluarkan pemerintah kepada perusahan, dan bertambah luasnya wilayah Kawasan Perusahan membuat para petani menjual hampir semua lahan perkebunan dengan uang yang tak menjanjikan keselamatan masadepannya apalagi anak cucu.

Di Halmahera Tengah, sama halnya. Masyarakat Sagea yang telah bergantung hidup ratusan tahun dari Sagu dan ikan di sungai juga laut kini mengalami kesusahan dalam mencari penghidupan demikian. Lahan-lahan sagu masuk dalam konsesi pertambangan, digusur bolduser perusahan. Warga dipaksa menjual tanah yang ditanami pala, cengkeh, jagung, coklat, sagu, ubi dan pisang kepada perusahan. Pemaksaan itu datang dari perusahan dan pemerintah sendiri. Perusahan dengan serdadu negaranya (aparat), pemerintah dengan mekanisme sosialisasi dan iming-iming lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang sejatinya hanya ilusi. Sungai besar seperti Sungai Lor perlahan tercemar limbah tambang. Seperti Sungai Sangaji di Halmahera Timur, hampir setiap musim hujan, Sungai Lor terlihat merah dan keruh karena tanah merah dari tambang.

Cerita penjualan tanah atau lahan kebun kepada perusahan adalah cerita baru yang belum pernah dilakukan Orang Halmahera sebelumnya. Cerita penjualan tanah ini sendiri punya kisah tersendiri. Semua cerita ini dimainkan dengan bersih oleh pihak perusahan.

Seorang warga kampung yang termasuk bagian dari orang perusahan PT. Antam bercerita saat kami melakukan riset kampung: “setiap kali jika perusahan mau menambah konsesi pertambangannya,  kami dikasih uang untuk membayar masyarakat yang tanah atau lahan kebunnya masuk dalam areal konsesi pertambangan. Dan apabila ada aksi massa dari masyarakat atau mahasiswa, diam-diam kami memberikan uang kepada mereka yang memotori (kordinator aksi) massa tersebut. Saya termasuk salah satu yang pernah menyokong beberapa pemuda dan mahasiswa dengan uang yang membuat aksi massa itu, tapi beberapa menerimanya dan lainnya menolak”.

Bukan hanya daratan yang menjadi kawasan perusahan, lautan juga dipagari perusahan sehingga hak atas laut setiap masyarakat menjadi terputus. Akibatnya, karena Pemerintah Daerah tak pernah mengurusi ekonomi lokal orang kampung dan hanya mementingkan ekonomi ekstraksi tambang yang ganas itu, sehingga untuk makan ikan laut saja masyarakat sangat kesusahan. Keadaan mulai terbalik drastis dari yang ‘apa adanya’ menuju ‘tak ada apa-apa’.

Kini, di setiap tempat beroperasinya perusahan, masyarakat semakin resah dengan kehadiran perusahan-perusahan itu. Sekitar tahun 2013, di Halmahera Timur, salah satu lembaga pergerakan, Salawaku Institute, melakukan aksi pemboikotan terhadap aktifitas pertambangan Pt. Aneka Tambang di Buli. Beberapa pemuda yang tergabung dari dua desa, Buli dan Mabapura bersepakat menutup semua akses aktifitas perusahan. Semua jalan-jalan utama lalu lalang kendaraan perusahan ditutupi dengan membuat tenda-tenda, mereka melakukan orasi kritik terhadap perusahan, Semua muatan orasi berisi, kecaman terhadap Antam yg menyebabkan pencemaran lingkungan, pendapatan ekonomi yang tak berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan, kedaulatan tanah dan air, dan keselamatan manusia dan alam semesta. Aparat keamanan yang diutus perusahan datang berkompi memakai truk untuk membubarkan aksi massa tersebut.

Namun, bukan malah berhenti tapi aksi massa bergerak terus hingga berakhir pada pernyataan sikap antara lain: Meminta pihak perusahan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan krisis sosial terutama sekali keberadaan pohon mangruf di pesisir dan tanah merah yang tercemar di laut dan menggangu para nelayan, perusahan wajib menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat langkah-langkah pemulihan krisis lingkungan hidup, termasuk anggaran reboisasi, meninjau kembali Pabrik Feronikel di Mabapura yang jelas terang mengancam keselamatan manusia dan lingkungan sekitar, dan segera mempertanggungjawabkan seluruh program CSR yang telah dilakukan. Namun, sampai hari ini semua tuntutan itu tak kunjung dikerjakan oleh perusahan dan tak pernah di dengar oleh pemerintah.

Ragam kasus yang tercipta karena ulah kehadiran perusahan di Haltim sangat banyak. Terjadi intimidasi antar warga (pro/kontra) Wasile / Halmahera Timur dengan warga Patani / Halmahera Tengah di tengah hutan antara Wasile dan Patani. Konflik ini terjadi karena perebutan lahan yang masuk dalam areal konsesi pertambangan Pt Weda Bay Nikel (WBN).

Konflik serupa terjadi di awal tahun 2013 di Mabapura di dalam areal pertambangan Pt Aneka Tambang antara warga dengan Pemerintah Desa. Seorang warga bernama Yunus yang tak mau menjual lahannya kepada perusahan Pt. Minerina untuk perluasan konsesi nikel, dipaksa oleh Pemerintah Desa untuk menjualnya. Menurut keterangan warga tersebut, samasekali tak tahu dan tidak pernah ia dengar sebelumnya bahwa kebunnya masuk dalam areal perluasan konsesi, tiba-tiba tim eksplorasi perusahan masuk kebun dan melakukan pengeboran. Setelah ia mengusir orang-orang ini, tak lama kemudian datanglah Kepala Desa. Kepala Desa berdalih bahwa, kebunnya telah masuk dalam wilayah Desa Soa Sangaji dan Desa telah mengeluarkan izin untuk perluasan konsesi perusahan. Namun, warga tersebut tak menerima begitu saja, dan terjadilah adu mulut hingga pada ujungnya terjadi perkelahian. Sampai hari ini, kebun warga tersebut berhasil dipertahankan.

Masih dalam desa dan tahun yang sama, seorang warga bernama Rabo Gaibu ditangkap di dalam kebunnya oleh aparat kepolisian yang memakai mobil Perusahan Pt. Aneka Tambang (Antam). Ia dituduh telah melakukan tindakan kriminal karena membakar kebunnya yang menurut aparat polisi telah masuk dalam areal Pt. Aneka Tambang (Antam). Ia kemudian dibawa ke kantor polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun sehari setelah kejadian, sebagian warga dan keluarganya datang meminta ia dikeluarkan dari penjara. Setelah dilakukan evaluasi selama tiga hari, warga tersebut kemudian dinyatakan tak bersalah. Saat warga meminta alasan sebab ia ditangkap, anggota kepolisian ini menjelaskan bahwa mereka sendiri tak tahu menahu, mereka hanya menjalankan perintah dari pihak perusahan saja.

Di Halmahera Tengah hingga Halmahera Timur, Pt Weda Bay Nickel (WBN) yang memiliki konsesi tambang seluas 54.874 hektar adalah yang terbesar Indonesia. Sekitar 35.155 hektar berada di hutan lindung! Tak hanya konflik agraria, kerusakan bentang alam pun di depan mata. Sejak awal masuk pada 1999, perusahan sudah berkonflik dengan masyarakat adat setempat, yakni Sawai dan Tobelo Dalam. Kini, perusahan bersiap eksploitasi. Pabrik sudah dibangun. Masyarakat adat terancam tersingkir dari tanah leluhur mereka.[3]

Masyarakat adat lainnya yang juga termasuk dalam areal konsesi pertambangan dan terjadi konflik lahan antara masyarakat dan perusahan terdapat di Desa Gemaf, Kobe, Sagea, dan Lelilef. Tak hanya perampasan lahan, beberapa desa terancam direlokasi karena kampung masuk dalam konsesi perusahan. Di desa-desa masyarakat adat itu ada sekitar 140 an keluarga. “perusahan langsung masuk saja tanpa bicara atau ada kesepakatan dengan warga, karena merasa berbekal izin pemerintah”. Warga pun melawan. Protes berkali-kali tetapi tak ada yang mendengar, baik pemerintah apalagi pengusaha. Pada 2012, saking emosi, warga membakar alat-alat perusahan. Warga ditangkap dan dipenjara. Perusahan gunakan polisi dan tentara, kejaksaan dan polisi hutan untuk mengkapling sepihak wilayah yang jadi perkebunan masyarakat itu.[4]

Para aparat pemerintah yang bertindak bak penpanjangan tangan perusahan ini menakut-nakuti masyarakat dengan pasal-pasal yang bisa mempidanakan mereka. Misal, warga tak boleh masuk hutan, dibacakan aturan terkait itu. Padahal, sejak dulu kala, hutan adalah tempat bergantung hidup masyarakat, rumah untuk penghidupan bagi mereka hingga anak-cucu.

Kawasan tambang ini berada di tengah hutan primer yang masih bagus. Dan hutan terancam terbabat. Di pinggiran hutan mengalir Telaga Lor, dekat Desa Sagea. Air jernih dan bersih. Ia juga terancam tercemar. Padahal, masyarakat sekitar menggunakan air untuk kehidupan sehari-hari. Bukan itu saja, para perempuan yang akan melahirkan menggunakan air sungai ini. mereka tak pakai puskesmas, perempuan-perempuan melahirkan di air. Bagaimana jika air tercemar?

Pada 2010 lalu, di Pulau Gebe, tempat bercokolnya Pt Aneka Tambang tbk (Antam) terjadi penembakan warga Gebe oleh serdadu negara yang bertugas mengamankan tambang yang melakukan aksi protes terhadap Pt Antam. Kasus ini pun tak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat apalagi perusahan sendiri.

Kerusakan bentang alam dan kerusuhan sosial yang terjadi di Halmahera selalu berada di tempat-tempat di mana ada perusahan. Di Teluk Kao, di daerah tempat beroperasinya Pt Nusa Halmahera Mineral (NHM), terjadi pencemaran air sungai dan air laut. Hingga membuat kehidupan masyarakat Hoana Pagu dan masyarakat lokal sekitar tambang terancam. Disebutkan pula, penelitian Institute Bogor (IPB) pada 2010, menemukan masalah serius terkait keberlanjutan ekosistem di Teluk Kao. Dari penelitian itu, beragam ikan yang hidup di sana sudah tercemar, antara lain mercuri dan sianida. Berdasarkan keterangan warga dan dokumentasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 2010, 2011, dan 2012, pipa limbah (tailing) milik perusahan jebol dan limbah mengalir ke sungai Kobok dan Ake Tabobo serta beberapa anak sungai yang bermuara ke Teluk Kao.[5]

Sejak pipa jebol, masyarakat mulai ketakutan mengkonsumsi ikan dari Teluk Kao. Mereka takut menggunakan air sungai, dan mulai kesulitan mencari udang, kerang dan ikan di air sungai itu. Padahal, sebelum perusahan tambang datang, ikan dan sejenisnya mudah diperoleh. Hasil perkebunan mereka seperti kelapa dan tanaman bulanan lain di sekitar Sungai Kobok tak produktif lagi. Mereka juga mengalami krisis air bersih hingga setiap bepergian ke kebun harus membawa air dari kampung. Warga beberapa desa yang mengalami krisis air bersih seperti Desa Balisong, Bukit Tinggi, Dusun Beringin dan Kobok. Mereka harus membeli air gelong seharga Rp 15.000 per gelong. Perusahan juga menggunakan Brimob untuk menjaga dan mengawasi pertambangan. Pada 2013, seorang warga, Rusli Tunggapi, tertembak. Awal tahun,tiga warga adat Hoana Pagu di Desa Sosol mengalami kekerasan oleh Brimob. Pada 2012, sebanyak 30 warga adat Pagu ditahan karena aksi protes di Perusahan.[6] Dan semua kasus ini tak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat. Tak pernah diberitakan malah ditutup-tutupi oleh pemerintah dan perusahan.

Sedang di Halmahera bagian lainnya, Halmahera Selatan (Halsel), di Gane tepatnya, sejak tahun 2011, Pt. Gelora Mandiri Membangun (GMM), sebuah perusahan sawit skala besar yang mengantongi Izin Pelepasan Kawasan (IPK) menancapkan alat beratnya di atas bumi Gane. Tanpa sosialisasi ke warga, perusahan yang wilayah konsesinya kemudian dijual ke Pt. Korindo itu melakukan praktek penggusuran hutan, juga kebun milik warga, baik yang pro dan telah mendapat ‘ganti rugi’  maupun terhadap kebun warga yang menolak adanya investasi ‘perbudakan’ tersebut. Dengan izin luas konsesi 11.09 hektar versi AMDAL, warga pesisir yang umumnya adalah petani kebun kelapa, cengkeh, dan pala kemudian dipaksa menjadi buruh sawit bagi perusahan.

Warga Gane Barat menceritakan bagaimana hadirnya korporasi sawit ini kemudian memecah belah solidaritas dan persaudaraan antar mereka. Warga kampung tersebut kemudian terpolarisasi dalam dua blog sentiment, pro dan kontra. Tidak cukup dengan strategi mencipta ruang konflik antar warga, pada 2013 korporasi ini juga menggunakan kekuatan serdadu negara untuk mengkriminalisasi 13 warga yang melakukan aksi blokade jalan loging sebagai bentuk perjuangan menjaga ruang-hidup. Warga yang ditangkap dan ditahan selama kurang lebih tiga bulan lalu diproses hingga ke pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah alias bebas demi hukum.

Lalu 2014, dua warga Gane Luar dijemput paksa oleh anggota polisi dari Polres Halmahera Selatan. Satu diantara dua warga ini berusia 15 tahun. Dia dipukul serta diintimidasi saat dibawa dengan mobil Pt. Korindo yang digunakan aparat kepolisisan tersebut. Dia juga dipaksa untuk membuat pengakuan mengenali pelaku peristiwa seorang buruh perusahan yang diduga dicederai saat menebang kayu di hutan. Keduanya ditemukan di Ufa, lokasi perkebunan warga Gane Luar saat sedang mencari sapi. Mereka lalu dibawa ke bescamp Pt. Korindo dan kemudian diinterogasi secara terpisah.

Upaya-upaya warga untuk menahan dan mengusir perusahan berbalas kejahatan oleh korporatokrasi. Pada 7 Januari 2015 di Desa Gane Dalam terjadi adu mulut antar warga dengan pihak kepolisisan Halmahera Selatan yang bertugas mengamankan perusahaan. Kejadian berlangsung di salah satu kebun jurami milik salah satu warga di lokasi yang bernama Malalo. Tiap perusahan mengklaim lokasi kebun jurami tersebut merupakan hutan, bukan kebun sehingga akan digusur untuk perluasan konsesi sawit. Warga pemilik kebun lantas menolak klaim tersebut. Setelah adu mulut, seorang oknum polisi langsung mengeluarkan sepi dan melepaskan tembakan ke udara. Warga bukannya takut tapi justru semakin berani karena mereka benar, mereka mempertahankan lahan, ruang-hidup, tanah moyangnya, warisan bagi generasinya. Walaupun akhirnya penggusuran akhirnya dihentikan, namun tentu saja warga Gane setiap saat dihantui rasa was-was, di mana kapan saja ketika mereka jengah, ruang-hidup mereka akan tergusur oleh raung bolduzer korporasi. Karena peristiwa semacam ini tak hanya dialami warga satu-dua kali melainkan berulangkali.[7]

Kerusakan bentang alam, hilangnya keselamatan masyarakat dan makhluk sekitar, juga kerusuhan dan pertempuran sosial tak pernah dievaluasi oleh pemerintah pusat hingga daerah. Perebutan ruang hidup dan kerusakan alam yang berjalan massif tak pernah dijadikan agenda utama pemerintah untuk menghentikannya. Bahkan banyak data dari hasil penelitian tertentu menjelaskan bahwa justru yang menggerakkan dan menjadikan fenomena sosial demikian adalah Pemerintah yang berkongsi dengan pemodal (perusahan).

Seorang warga kampung Desa Mabapura yang sekaligus adalah orang perusahan Pt. Roda Nusantara Mining menuturkan: “banyak orang kampung tidak tahu menahu tentang sebab konflik lahan antar warga, mereka mengira ini hal biasa, padahal semua telah diatur oleh perusahan. Perusahan mencipta konflik antar warga supaya nanti mereka tinggal membayar saja, karena perusahan tahu bahwa masyarakat pasti membutuhkan uang”.

Ini sebuah ironi yang terang, yang perlu diperingati, ditindaki. Sebuah kebohongan publik yang berhasil di desain oleh para penguasa negeri dan orang-orang yang hanya mengejar keuntungan pribadi dan kelompoknya. Ini merupakan sebuah penjajahan berkelanjutan dari sejarah panjang penjajahan sebelumnya. Sebuah krisis menyejarah yang tak akan bisa berhenti tanpa perjuangan kolektif dan dukungan bersama.

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Halmahera

[2] http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Halmahera

[3] http://www.mongabay.co.id/2013/06/07/  di akses pada tanggal 10 Maret 2015

[4] Ibid

[5] http://www.mongabay.co.id/2014/01/03/  di akses pada tanggal 10 maret 2015

[6] Ibid

[7] Diambil dari catatan Solidaritas Gane Berlawan.

 

Rachmat Marsaoly

Sajogyo Institute, Bogor, 14 Maret 2015

Seruan Kearifan Lokal

Aku dilahirkan dari garba ibunda

tumbuh besar riang bermain di atas tanahmu

ku saksikan megah lukisan Tuhan di negeriku

lautan tenang, pulau-pulau berjubah hijau berjejeran

memberi senyum damai padaku dan negeriku

Terdengar bunyi genderang dengan syair Lala

membatin dalam diri masyarakat

meruang melintasi cakrawala hingga Arsy Tuhan

lalu menjelma jadi tarian-tarian sufistik

membuat negeriku bak negeri Sulaiman dengan kerajaan jin

Tetapi, damai negeriku cuma sesaat

pulau-pulau berjubah hijau

berubah merah menyesatkan

senyum damai kebahagiaan, berubah kebencian yang dahsyat

Mereka yang datang di waktu pagi

dengan bebas mengambil tahta negeriku

menancapkan hak di atas keringat

dan darah para leluhur

Syair–syair Tauhid terkubur

di antara impitan karya-karya raksasa

setiap kemegahan yang didirikan

dibangun dengan biaya darah

dan daging mereka yang terpinggirkan

air mata negeriku tumpah lagi

Oh,  Gisbayo merintih mengenang penderitaan leluhur

kau menangis melihat penguasa dzalim bermain-main

Wahai para merpati muda

kepakkan sayap putihmu

menuju ruang pengetahuan dan spritual

hingga kembali engkau dengan kedua sayap hikmahmu

janganlah takut pada kejatuhan dan reruntuhan

karena dari kejatuhan ada kebangkitan

dari reruntuhan terbangun menara-menara tinggi

Lihatlah dirimu

lihatlah negerimu

berapa banyak sudah berdusta kau padanya

berapa banyak sudah berkorban kau untuknya

saat ini negerimu tidak butuh uang

negerimu tidak butuh pembangunan

karena telah muak ia dengan uang-uang korup

telah muak dengan ketidakadilan pembangunan

Lihatlah dirimu

lihatlah negerimu

berikanlah bunga hikmah padanya

lalu tancapkan tongkat Musa di atasnya

bangunan kesadaran bangunlah di dalamnya

karena itu buat ia senyum kembali

Mengapa harus pasrah jadi burung kecil

bangunlah sarang di bukit yang tinggi

lebih tinggi dari persemayaman sang garuda

biarkan sarang dibalut kilat dan petir

agar lebih layak kita gumuli perjuangan hidup

dan jiwa raga menyala dalam api kehidupan dan cinta

Yogyakatra, Umbulharjo, 04–Januari–2012