Diskusi Buku: ‘Menilik Demokrasi’ Buah Pena Pak GWR, Bersama Kawan-kawan Sajogyo Institute

Hujan samar-samar, turun dari dedaunan, udara di Sains dingin. Ber-enam kami masih duduk berembuk di meja SAINS bercerita biasa. Datang lagi dua orang menabrak-menembus hujan. Basah kuyup bersama-sama. Cepat-cepat Olhan dan Fajri mengambil handuk untuk mereka berdua. Kita bersalaman tanpa saling memberitahu nama. Mereka masuk bergabung dengan suasana. Cerita-cerita biasa lagi. Tiba-tiba Bang Acung mau memulai bedah bukunya. Tapi kemudian sama saja. Belum juga mulai. Masing-masing  masih terikat matanya pada layar laptop. Saya dan Olhan lanjut membuat kopi di dapur. Fajri pun demikian halnya, membantu menyiapkan gelas-gelas dan meracik kopi ala SAINS.

Di bawah pepohonan SAINS, hujan sudah reda, hanya rintik yang tersisa menetes dari dedaunan, jatuh dari tangkai demi tangkai hingga menabur di rerumputan dan tanah. Dari pintu pagar SAINS terlihat lagi empat orang, dua cowok dan dua cewek masuk berboncengan sepeda motor. Cepat-cepat mereka menuju tempat berkumpul dengan langkah setengah berlari. Seperti biasa kita bersalaman tanpa kenalan, tanpa tahu nama (tapi akhirnya kita saling kenal nama saat diskusi berlangsung). Jumlah kami bertambah menjadi sebelas orang.

Sebelas orang (sembilan laki-laki dan dua perempuan) Bang Acung, Bang Sul, Bang Teri, Mbak Ussi, Fajri, Olan, Mas Hasan, Saya sendiri (dan yang lainnya saya lupa namanya).

Bang Acung seperti menanyakan temannya, apakah buku ini mau diterapkan di sekolah, tapi kita belum tahu di sekolah manakah? Si teman Bang Acung tak menjawab apa-apa. Hanya diam. Demikian dengan yang lainnya. Masing-masing menunggu kapan waktu bedah bukunya tiba. Seperti tak ada yang mau memulai. Sekitar beberapa menit berlangsung, bahkan mungkin sekitar satu jam tak juga mulai. Bang Acung seperti mengambil bagian untuk memulai bedah buku ini. Semua setuju. Bang Acung langsung menunjuk Fajri sebagai moderator diskusi. Fajri menolak pelan, diserahkan kepada yang lain. Mula-mula Bang Teri yang membuka diskusi, tapi akhirnya Bang Acung yang mengambil alih menjadi moderator. Saya ditunjuk sebagai notulensi diskusi. ‘oke deh saya yang jadi notulen’, jawab saya mengamini tugas sebagai notulen. Sebuah meja di pojok saya pilih sebagai tempat mengikuti diskusi. Diskusi buku Menilik Demokrasi pun berlangsung.

Sebelum masuk lebih dalam isi buku, tanya-jawab mengenai apakah diskusi buku ini akan dimulai dengan harus adanya si penulis buku, atau tanpa si penulis buku pun bisa dimulai saja? salah satu teman dari kami menanggapi: pengalaman saya di Jakarta di Salihara, kalau bedah buku biasanya ada pembahasnya. Si pembahas yang lebih aktif dalam pembedahan buku. Si penulisnya nanti yang terakhir mengkonfirmasi semua setelah akhir pembedahan. Susul yang lain membuka pendapat masing-masing. Ada yang menyarankan agar diskusi dimulai saja tanpa ada penulisnya, dengan alasan karena penulis buku ini (Pak GWR) yang sekarang beliau sudah lanjut usia dan mempunyai keterbatasan mendengar sehingga diskusi tanpa penulisnya pun tak jadi soal.

Akhirnya diskusi pun benar-benar dimulai.

Buku "Menilik Demokrasi" adalah kumpulan makalah Pak GWR yang ditulis pada era Orde Baru.

Buku “Menilik Demokrasi” adalah kumpulan makalah Pak GWR yang ditulis pada era Orde Baru.

Pembahas Buku: Bang Zul

Moderator: Bang Acung

Notulensi: Rahmat Marsaoly

Setelah Bang Teri membuka diskusi dan diserahkan ke Bang Zul sebagai pembahas buku, ia pun memulai memberikan semacam sedikit sinopsis kepada kami: Buku ini penting untuk didiskusikan. Bagaimana melihat kembali demokrasi di Indonesia dalam perspektif Pak Wiradi. Buku ini mulanya adalah makalah Pak GWR yang ditulis pada masa Orde Baru, tapi ia masih punya kaitan dengan konteks sekarang. Sebenarnya pembedah utamanya Bang Eko. Tapi karena saya juga ingin belajar, ya sudah saya ambil bagian ini.

Setelah saya membaca buku ini sepintas, lanjut Bang Zul, buku ini juga penting untuk pelajar, akademisi, aktivis dan para pemuda. Sepintas membacanya, saya mencoba menarik satu pandangan bahwa buku ini sesungguhnya membahas demokrasi, demokrasi dalam konteks Indonesia yang kaitanya dengan Demokrasi Ekonomi Indonesia, lebih spesifik lagi adalah Demokrasi Pedesaan. Seperti ditulis Pak GWR, sesungguhnya kehidupan yang paling demokratis adalah demokrasi di pedesaan. Pak GWR mengurai beberapa model demokrasi: demokrasi liberal, demokrasi kapital dan demokrasi pencasila. Dengan begitu, seperti judulnya, penulis berpendapat perlunya menilik kembali demokrasi Indonesia hari ini.

Pak Wiradi lebih menekankan demokrasi terpimpin daripada demokrasi pancasila a’la Orde Baru. Demokrasi terpimpin Orde Lama itu mencoba melindungi yang lemah dan membatasi orang kuat. Presiden Soekarno mencanangkan demikian sebab ia mencoba membatasi orang kuat yang akan rakus dalam mengambil hak orang lemah dan melindungi orang lemah dari eksploitasi orang kuat itu.

Tapi pada era Orde Baru justru demokrasi banyak digunakan sebagai legitimasi mempertahankan kekuasaan dan mencabut nilai-nilai demokrasi itu sendiri terutama demokrasi pedesaan (lokal).

Dalam Menilik Demokrasi dijelaskan bahwa negara yang berbentuk republik selalu identik dengan demokrasi. Tapi, Pak Wiradi juga bilang, negara dalam sistem kerajaan (feodal) sekalipun menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Nah, Orde Baru dengan menumbuhkan kembali semangat feodalisme yang menggunakan logika kapitalisme dalam berbagai dimensi justru menggunakan legitimasi pancasila sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Padahal, pengetahuan dan penerapan demokrasi itu mestinya mensyaratkan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi ekonomi yang dibahas dalam buku ini sangat punya kaitan dengan kesejahteraan rakyat. Dalam buku ini demokrasi yang diinginkan Pak Wiradi adalah demokrasi sosial a’la Orde lama. Kaitannya dengan Demokrasi Ekonomi, selalu melakukan perserikatan. Dan perserikatan itu sudah ada di desa-desa. Inilah yang oleh Fanding Fader mencoba menerapkannya sebagai sebuah sistem negara. Terutama Bung Hatta sebagai konseptor ekonomi pedesaan sistem koperasi.

Lagi-lagi Demokrasi Pedesaan: di desa itu ada musyawarah, di dalamnya ada model atau cara masyarakat melakukan protes, menyalurkan saran dll. Di desa-desa ia punya sistem tersendiri dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Ketika kita ingin mencoba menarik satu pandangan dalam buku ini bahwa: Demokrasi Sosial dan Demokrasi Pancasila sesungguhnya ada kaitanya sama sekali, sekalipun tidak sama. Tapi intinya ketika demokrasi pancasila dilakukan dengan baik maka bisa juga mencapai kesejahteraan.

Kecenderungan demokrasi di Indonesia sebatas elektorat yang hanya mencoba mereduksi, memposisiskan masyarakat sebagai objek diarahkan hanya untuk memilih. Subjeknya elit politik.

Ending dari epilog buku ini sesungguhnya demokrasi sejati itu tidak menafikan emasipasi sosial dan emansipasi individu.

Demokrasi ala Pak Wiradi, adalah demokrasi yang sudah digali dari nilai-nilai lokal kita. Sebagaimana Presiden Soekarno beserta para pejuang kemerdekaan sudah menggali nilai-nilai dari setiap lokal itu dan menjadikannya sebagai landasan demokrasi Indonesia.

Seorang teman[1]: menarik apa yang disampaikan Bang Zul bahwa subjek demokrasi sesungguhnya bertujuan memanusiakan manusia. Sehingga dengan mengacu kepada realitas demokrasi sekarang ini yang dijalankan dari beberapa pergantian rezim pemerintah dimulai dari Orde Baru sesungguhnya demokrasi copy-paste negara penjajah, atau melanjutkan kembali demokrasi kapitalisme-liberal.

Bang Acung: Demokarsi di satu sisi melindungi dan sisi lain menekan? Demokrasi itu hanya bermanfaat untuk sebagaian orang dan di sisi lain tidak. Sebab demokrasi tidak bebas nilai, ia punya keberpihakan yang jelas.

Kebanyakan orang berfikir demokrasi sangat dekat dengan HAM. Sehingga terkesan problem masyarakat atau negara ini hanyalah—misalnya— problem kesetaraan gender atau kasus TKI/TKW yang mendapat siksaan di negara-negara tetangga. Lalu, masalah-masalah itu tidak lagi dilihat apa dasar masalahnya. Padahal sesungguhnya dasar dari semua persoalan demikian adalah soal sistem negara kita yang selalu mengikuti barat. Salah satunya sistem demokrasi itu sendiri. Saya menangkap bahwa demokrasi itu tidak selalu menjadi ‘suci’ untuk semua orang.

Dulu politik berbasis ideologis. Tapi sekarang justru sebaliknya, politik harus bebas ideologis sehingga ia bebas nilai. Karena bebas nilai-lah sekarang terjadi liberalisasi di semua sektor (liberalisme berkuasa).

Bang Teri: Pak Wiradi menulis di prolog hal. Pertama. Pak GWR seakan membahas mengenai Sosialisme Demokrasi (Sosdem) dan Agak berbeda dengan prolog hal. 9, misalnya, sehingga saya bingung apakah yang dimaksud Pak GWR adalah harus memakai Sosialisme Demokrasi (Sosdem) ataukah Demokrasi Sosialis (Demsos).

Seorang teman: Ketika Pak Wiradi membahas bahwa senantiasa mengutamakan yang lokal. Nah, di sana ada polemik. Di sini muncul pertanyaan bagi saya, yang menjadi polemik di sana itu apa?

Olhan: saya punya suatu pertanyaan mengenai demokrasi Indonesia. Di sana Pak GWR bicara soal demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan berbagai macam demokrasi lainnya yang tidak jelas. Dan ketika kita sudah tahu bahwa demokrasi kita mestinya begini-begitu, lalu, apa selanjutnya yang akan dilakukan, yang akan kita perbuat. Apakah diskusi selesai dan lantas tidak ada kelanjutan atau selesai begitu saja tanpa ada langkah-langkah konkrit, cukup sebatas wacana dan konsep-konsep, ataukah bagaimana, apa yang diinginkan dari buku ini?

Bang Zul: Demokrasi pedesaan di sini selalu dikaitkan dengan demokrasi ekonomi. Sehingga Pak Wiradi selalu mengutip Bung Hatta. Pak Wiradi bilang, di desa itu sesungguhnya sudah tertanam prinsip-prinsip hidup kebersamaan yang adil. Demokrasi ekonomi itu satu partisipasi bersama, kita menanam bersama dan menikmati bersama.

Bang Acung: Pak Sajogyo pernah mengkritik model koperasi Indonesia yang hadir pada masa ORBA. Sebab pada masa ORBA pemerintah melakukan pemusatan Organisasi. Melarang adanya segala macam organisasi di luar organisasi pemerintah. Entah organisasi petani, organisasi nelayan, dan berbagai organisasi sosial lainnya. Koperasi di masa ORBA adalah bentuk koperasi yang dikawal untuk kepentingan pembangunan akumulasi kapital. Rakyat tak bisa mendapat suatu kesejahteraan dari koperasi.

Bang Zul: kediktatoran yang di maksud Marx adalah proses transisi yang berkaitan dengan kepemilikan alat-alat produksi yang adil. Bung Hatta: koperasi adalah alternatif dalam mengelola produktivitas rakyat. Parahnya sekarang, masyarakat dipaksa berpartisipasi bersama, namun giliran menikmatinya masyarakat tidak mendapati itu. Sekarang saja namanya koperasi, tapi praktiknya korporasi. Misalnya budaya Fanten di Patani bisa saja namanya masih tetap bertahan, tapi praktiknya yang sudah berubah. Isinya kompetisi ekonomi. Bukan kesejahteraan bersama.

Kalau berdasarkan asas kekeluargaan harusnya konsep kekeluargaan itu bermakna luas, tidak hanya kekeluargaan dalam arti sempit seperti satu keluarga dalam rumah. Tapi sekarang kekeluargaan itu disempitkan artinya dan diterjemahkan kedalam ranah kekuasaan. Sehingga kekeluargaan itu adalah kebersamaan dalam segala hal bukan berdasarkan kompetisi. Karena kalau kompetisi pada dasarnya saling menegasikan, membuat orang lain tidak berkembang.

Pada konteks sekarang, ditekankan perempuan harus keluar rumah. Tidak hanya menjadi baby sister. Sebagai contoh, Venezuela mengkritik pemberlakuan perempuan demikian, sehingga perempuan juga yang harus menentukan hasil produksi, maka mestinya ia digaji pula. Kalau di Indonesia, perempuan hanya menjadi domestifikasi. Tugas perempuan di Indonesia hanya menjadi ibu di rumah yang tugasnya menggantikan energi laki-laki yang bekerja untuk lebih baik dan tidak diberikan gaji.

Indonesia kan negara bangsa (nation state), ada bangsa Makassar, bangsa Jawa, Sunda, dll. Nah, di sini, ada semacam kesalahan pada hal penamaan ‘kesatuan’. Sebab, kalau kesatuan berarti memaksakan yang berbeda menjadi satu. Tapi kalau ‘persatuan’ berarti kumpulan dari keragaman bangsa-bangsa.

Fajri: saya belum membaca buku ini, karena itu saya ingin bertanya, karena judulnya ‘Menilik Demokrasi’ maka sebenarnya Demokrasi yang manakah yang akan kita acu? Seperti kata Olhan, lantas bagaimanakah model langkah selanjutnya yang akan kita ambil dalam melihat dan membalikkan segala persoalan yang ada, krisis di kampung-kampung?

Jawab Bang Zul: demokrasi yang dimaksud Pak GWR adalah demokrasi yang tidak menafikan emansipasi sosial, dan tidak menafikan emansipasi individu.

Olhan: saya kira sedari tadi kita terlalu terlena dengan wacana-wacana yang membawa kita justru jauh dari pembahasan kita tentang buku ini. Sekalipun buku ini juga berkaitan dengan rupa-rupa pemikiran dan teori, tapi paling tidak kita tidak terlena dengan sebatas berteori tapi untuk selanjutnya menggagas langkah-langkah konkrit.

Kesimpulan/pertanyaan-pertanyaan penutup:

*Apakah demokrasi cocok untuk Indonesia?

*Olhan: Apakah kita harus melanjutkan demokrasi liberal atau….

*Di buku ini juga bilang, karena kadar demokrasinya dari atas (pemerintah) ke bawah (masyarakat) sehingga apakah kita harus mempertahankannya atau merubah menjadi dari bawah ke atas.

*Apakah konsensus itu dimungkinkan untuk masyarakat kelas?

*Bagaimana melihat Indonesia dalam kontekstual-historis? Karena ada beberapa orang yang hanya terjebak pada kontekstual-historis dan tidak melihat konteks historis hari ini.

*Demokrasi itu punya tiga asas, asa mayoritas, asas hak asasi manusia, asas kebersamaan.

*Bagaimana dengan demokrasi elektorat?

*Bang Acung: Bisa saja demokrasi elektorat diterapkan, tapi bukan hanya melihat dari sisi persamaan suara dalam hal pemilihan umum, misalnya. Tapi demokrasi harus turun lebih jauh, masuk lebih dalam pada hal-hal ekonomi, budaya dll.

*Rahmat: Kami pernah cerita-cerita dengan Om Yoyo di Jakarta: Bahwa demokrasi zaman reformasi itu ternyata hancur-hancuran. Salahsatunya adalah soal semangat desentralisasi. Pemekaran daerah-daerah baru. Waktu itu Om Yoyo dkk tidak setuju dengan itu. Dari namanya saja sudah salah, “otonomi daerah” kesannya membagi-bagi kue kekuasaan kepada sejumlah kepala daerah. Mereka menawarkan satu konsep tandingan yaitu “otonomi kerakyatan”. Suatu konsep yang punya pijakan, yang lebih menjamah hak-hak rakyat.

Bang Acung menambahkan: Iya, betul! Soal desentralisasi itu juga bermasalah karena ujung-ujungnya ternyata kurang ajar semua.

Oke, sekarang kita sudahi dulu. Nanti kita lanjut di tgl 28.

Kita aplos dulu!

Bang Acung menutup diskusi dengan salam…

14 Mei 2015, SAINS, Malabar 22, Bogor

RM

[1] Saya sering lupa nama-nama dari tamu yang ikut diskusi sehingga memakai sebutan ‘seorang teman’.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s