Kepulauan Maluku: Penjajahan Berkelanjutan[1]

Semua wilayah di Indonesia hampir mempunyai sejarah panjang penjajahan. Dimulai dari zaman kolonial hingga berakhir pada kemerdekaan bangsa. Cerita penjajahan itu dapat kita temukan dalam berbagai literatur sejarah, maupun dalam berbagai tuturan orang di setiap daerah. Mungkin sudah berulang kali kita mendengar dan membaca awal mula cerita penjajahan di Indonesia. Adalah ketika Portugis dan Spanyol melakukan kolonisasi sumberdaya alam di Kepulauan Maluku dan kemudian disusul oleh Belanda (VOC). Tak dapat dipungkiri dari sinilah titik pangkal sumberdaya alam kepulauan Indonesia dijarah, dikolonisasi, dan dihegemoni habis-habisan.

Dalam tulisan ini, saya mencoba bercerita kembali bagaimana Kepulauan Maluku digerus oleh pihak asing yang dimulai paruh pertama abad ke-16 hingga pada abad kemerdekaan, untuk kemudian sesekali bertanya sekaligus mencaritahu mengapa seorang Pangeran Nuku harus memberontak terhadap Asing dengan segala sistem kerajaan yang dibangun kala itu, seperti dikisahkan Muridan dalam Pemberontakan Nuku, Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810. Dan membandingkan kemudian dengan kondisi realitas Kepulauan Maluku hari ini.

Pemberontakan Nuku:

Pemberontakan Nuku: Persekutuan Lintas Budaya Maluku-Papua Sekitar 1780-1810, Muridan Widjojo

♦ Judul: Pemberontakan NUKU: Persekutuan Lintas Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810

♦ Penulis: Muridan Widjojou

♦ Penerbit: Komunitas Bambu, Jakarta

♦ Cetakan: I, Juli 2013

♦ Tebal: xliv + 388 halaman

♦ ISBN: 978-602-9402-31-5

Kolonial di Maluku: Awal-mula Penjajahan

Pada abad ke-16 tahun 1511 Dari Sungai Tagus yang bermuara ke Samudera Atlantik itulah armada Portugis mengarungi Samudera Atlantik yang mungkin memakan waktu sebulan hingga tiga bulan melewati Tanjung Harapan Afrika menuju Selat Malaka. Dari sinilah perjalanan dilanjutkan ke kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah, suatu komoditas prima yang setara (bahkan mengalahkan) nilai emas. Sebelum mengunjungi kawasan ini, bangsa Portugis menyebutnya dengan As ilhas de Crafo yang berarti Kepulauan Rempah-rempah, setelah tiba di Kepulauan Maluku barulah diketahui nama kepulauan ini sebagai Molucco. Karena jumlah kepulauannya banyak, mereka menamakannya dengan Moluccas. Bangsa Belanda yang tiba hampir seabad kemudian menyebutnya Molukken.

Mengutip sejumlah ahli sejarah menyebutkan ada sejumlah motifasi pelayaran Portugis datang ke Asia (terutama Kepulauan Maluku). Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam tiga bahasa Portugis sekaligus yakni feitoria, fortaleza, dan igreja. Arti harfiahnya adalah emas (rempah-rempah), kejayaan, gereja, atau perdagangan, dominasi militer, dan penyebaran agama katolik. (Sejarahbudayanusantara.com)

Setelah pelayaran yang memakan waktu berbulan-bulan armada Portugis tiba di Malaka. Di sana terjadi pertempuran sengit antara Portugis dan Malaka. Hingga akhirnya Portugis berhasil menundukkan Malaka. Setelah keberhasilan itu, dua armada Portugis yang masing-masing dipimpin oleh Anthony de Abreu dan Fransisco Serrau ke Kepulauan Rempah di Indonesia Timur. Armada ini meninggalkan Malaka antara November 1511 – Januari 1512 dan berlayar ke arah timur ke Pulau Buru, Ambon dan Seram. Setelah mengunjungi Banda, kapal Serrao yang bermuatan cengkih, puah pala dan bunga pala dihantam cuaca buruk kemudian tenggelam. Hanya komandan dan enam atau tujuh awaknya yang selamat dan dibawa ke Ambon oleh para nelayan setempat. Kaicili Vaidua, saudara Sultan Ternate Abu Lais, mengunjungi Serrao dan memberitahunya bahwa Sultan mengundangnya datang ke Ternate. Dalam surat selanjutnya, Sultan Abu Lais (memerintah 1500-1523) mempercayakan ‘tanahnya beserta semua yang berada di dalamnya’ kepada Raja Portugis Dom Manuel. Sembilan tahun kemudian, pada 1521, tidak mau dikalahkan, Sultan Tidore Mansur juga menyambut kapal-kapal Spanyol yang tersisa dari ekspedisi Magellan mengelilingi dunia. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 13)

Setelah perjumpaan Ternate dengan Portugis, Tidore dengan Spanyol kemudian menyalakan kembali api persaingan ‘dualistik’ yang telah berumur panjang antara keduanya. Persaingan ini masing-masing melibatkan pihak asing kedalam ‘lingkaran sistem kerajaan’ untuk kompetisi suatu kekuasaan. Diantaranya yang paling masif adalah perluasan teritori untuk memperluas daerah kekuasaan demi menguasai berbagai sumberdaya di dalamnya terutama rempah-rempah pala dan cengkeh. Di Maluku, terutama yang paling berpengaruh kekuasaannya adalah kedua kerajaan tersebut sehingga banyak daerah lainnya tunduk dan takluk di bawa perintah. Apalagi ketika bergabung dua kekuasaan asing di dalamnya. Bahkan dua kerajaan besar lainnya seperti Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan takluk di bawa dominasi kekuatan dan kekuasaan Ternate dan Tidore yang lagi-lagi dibantu oleh dua kekuatan asing tersebut. Ternate mengusai bagian barat Maluku dan selatan, Tidore berhasil menguasai Maluku bagian timur dan Utara.

Kesultanan Jailolo yang telah dikenal sebagai salahsatu kesultanan paling kuat di Maluku ditaklukkan oleh persekutuan Ternate-Portugis pada 1551. Benteng yang kuat dan pasukan bersenjata lengkap tidak banyak gunanya ketika sumber air di istana dapat direbut dan Sultan Jailolo Katarabumi yang hebat dipaksa menyerah. Penguasa Jailolo harus menyerahkan gelarnya sebagai Sultan dan menjadi Sangaji di bawa kekuasaan Ternate serta menjadi vasal Raja Portugal. Setelah kekalahannya, Jailolo kehilangan sebagian besar populasinya dan pengaruh politiknya di Maluku meredup. Satu-satunya sisa kebesarannya adalah partisipasi simbolisnya dalam upacara-upacara yang memerlukan kehadiran keempat kerajaan Maluku yang diadakan di Ternate. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 14)

Dibalik persaingan internal ‘dualistik’ Kedua kerajaan yang dibantu kekuatan asing, Ternate dan Tidore sepertinya tak tahu bahwa tersimpan di balik itu ancaman penjajahan yang justru berasal dari sahabat asing mereka sendiri. Hubungan Ternate-Portugis mulai menghadirkan ketegangan, dominasi Portugis atas kekuasaan Kerajaan Ternate mulai terlihat ketika segala komoditas rempah-rempah dikuasai Portugis. Demikian dengan Tidore yang atasnama kerjasama, perlahan-lahan Spanyol menguasai segala institusi kekuasaan kerajaan. Dan kerjasama antara kedua kerajaan dengan kekuatan asing berubah menjadi ancaman.

Ketika Kapten Duarte de Sa tiba pada 1555, ia menyita panen cengkih tahunan dari Makian yang ditujukan Sultan Ternate dan bahkan memerintahkan penangkapan Sultan Hairun (memerintah 1535-1570), saudara laki-lakinya beserta ibunya untuk menjamin kesetiaan orang Ternate. Demikian dengan yang terjadi di Ambon, pada awalnya kehadiran Portugis tidak dianggap sebagai ancaman, namun situasi memburuk tidak lama ketika Portugis akan membangun sebuah benteng di Hitu dan menerapkan peraturan mereka sendiri. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 16).

Selama kehadiran Portugis dan Spanyol di Maluku, terjadi banyak konflik yang muncul akibat kepentingan yang bertolakbelakang mengenai budidaya dan perdagangan cengkeh secara eksklusif, aturan-aturan yang dipaksa untuk  mematuhinya. Selain itu juga berkembang menjadi konflik antara islam dan kristen ketika orang Portugis mulai mengubah agama penduduk setempat. Benturan-benturan itu diperkuat oleh celah yang cukup lebar dalam hal pandangan dunia budaya mereka. Namun, benturan ini juga diperparah persaingan lokal yang sudah ada yang semakin mengkristal ketika datang kekuatan asing ini.

Sumberdaya alam dan manusia Maluku semakin terjarah dan terjajah ketika pada November 1601 sekertaris Negara Republik Belanda Johan van Ordebarnevelt, berhasil meyakinkan para perusahan Belanda yang sudah ada, yang berdaganag dengan Asia, untuk mendirikan ‘Perusahaan Dagang Hindia Timur Bersatu’ dengan sebuah piagam monopoli. Perusahan Dagang Hindia Timur Bersatu itu kemudia dikeal sebagai Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) yang mulai dibentuk pada 1602. Pada 1605 VOC berhasil merebut benteng Portugis di Ambon dan menggangu kapal-kapal Portugis di Selat Malaka. Kemudian melaju ke Kepulauan Maluku. Dan berhasil menundukkan dominasi Spanyol atas Tidore, Portugis atas Ternate. Ketika di Banda, Ambon, Ternate, dan Tidore, karena meyakini keunggulan kekuatan militernya, Belanda tidak menghidari penggunanan kekerasan dalam menegakkan kekuasannya yaitu dengan mengorbankan para pemimpin lokal dan rakyatnya. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 22)

Kebudayaan dualisme lokal yang berkembang antara Ternate dan Tidore dan kekhususan semacam itu, yang mendominasi kehidupan negara-negara lokal atau kelompok-kelompok tradisional yang lebih kecil, membuat masyarakat-masyarakat politik ini memiliki rasa permusuhan panjang, yang dengan mudah meledak menjadi peperangan lokal, yang membuat mereka hampir tidak mungkin menyatukan kekuatan ketika menghadapi ancaman dari luar. Para sultan, raja, orang kaya serta penguasa atau pemimpin lokal lainnya terjebak dalam jaringan perpolitikan manupulatif mereka sendiri dan dibatasi kepentingan mereka sendiri dalam kerajaannya sendiri. Situasi ini membuka lebar pintu intervensi luar dan akhirnya dominasi asing. Konsekuensinya, para penguasa lokal dan rakyatnya kehilangan hak mereka secara ekonomi dan politik. Pemberontakan apapun melawan dominasi Belanda akan tumpas dengan mengeksploitasi kurangnya kesatuan dan kerjasama di antara para pemimpin lokal. (Muridan, Pemberontakan Nuku, h. 336).

Kehadiran VOC di Kepulauan Maluku jauh lebih tegas dalam penjarahan sumber daya alamnya. Tidak hanya itu, sistem kerajaan tak lagi bisa dipertahankan mandiri, ia dikebiri, didistorsi, dibuat untuk kepentingan dagang VOC dalam mengusai segala sumberdayanya. Kesultanan takluk dibawa kekuatan militer asing. Pemberontakan yang muncul tak bertahan lama. Semua rakyat Maluku dan kekayaan alamnya dikuasai penuh oleh pihak asing.

Revolusi Sultan Nuku

Setelah bertahun-tahun, berabad-abad Maluku dicekoki, dijadikan budak pihak asing, datanglah seorang muda dengan semangat juang yang tinggi dalam mengusir penjajah dan melawan semua bentuk tirani dan penindasan yang dialami rakyat Maluku. Dalam Pemberontakan Nuku, Muridan mengangkat seorang tokoh protagonis yang dalam sebutan Andaya adalah seorang tokoh revolusi yang sukar dicari padanannya. Dan bahkan di kalangan orang Inggris memanggilnya Lord of Fortune berarti raja yang hebat atau raja yang baik. Adalah Sultan Nuku yang pada masanya tampil dengan gigih melawan semua bentuk penjajahan dan memulihkan kembali eksistensi rakyat Maluku sekaligus.

Dimulai dari penolakan traktat oleh Nuku alias Bakunuku atau Saifudin yang dibuat Sultan Tidore Jamaludin dengan pemerintah VOC di Ternate pada 1768. Melalui traktat ini, Sultan harus menyerahkan hak-haknya terhadap Seram (termasuk Seram Timur). Pangkal penolakan adalah ‘utang’ yang dibebankan VOC secara sepihak berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak tertanggal 23 Juni 1733. VOC menyudutkan bahwa utang ini terjadi akibat kerugian yang diderita VOC dan subjek-subjeknya, yang dipicu aktifitas serangan penjarahan yang dilakukan para vasal Tidore. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 79).

Akibat dari penolakan ini, Gubernur Ternate Hermanus Munik memerintah militernya untuk menangkap Nuku. Nuku berhasil lolos dari penangkapan dan melakukan pengasingan ke Papua didampingi bobato, jogugu, hukum, ngofamanyira, dua kimelaha dan 400 orang Tidore. Mereka pun mampu melarika diri ke Payahe dan dari sana berhasil lolos ke Maba, Weda dan Patani, tempat orang Belanda melihat mereka pada 22 Juli. Daerah yang dipilih para pemberontak sebagai tempat pengungsian terletak di Maluku tengah dan Timur di mana kontrol Belanda relatif lemah. Di sana pula orang Papua dan Seram Timur memegang tradisi lama yaitu menumbangkan kekuasaan VOC. Seram Timur menjadi pangkalan utama Nuku. Dengan tekad bulat Nuku membentuk struktur kekuasaan alternatif di pengasingan. Ia di daulat sebagai ‘Sultan Seram dan Papua’ oleh orang Seram Timur dan Papua yang menjadi pengikutnya. Dalam waktu singkat, bintangnya benar-benar naik dan bersinar di wilayah-wilayah pinggiran Tidore. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 82)

Tidak hanya penolakan traktat di atas, tapi Nuku benar-benar menyadari dengan penuh bahwa segala sistem yang diterapkan kerajaan yang berkongsi dengan Kolonial adalah sistem yang menjajah, yang menyudutkan hak-hak masyarakat Maluku kala itu, terutama sumberdaya alamnya. Sistem yang menjauhkan orang maluku dari hak atas ruang-hidupnya.

Selama pengasingan Nuku, di negerinya Tidore terjadi berbagai macam traktat yang dikelurkan VOC. Begitu pun Ternate. Semua kesultanan telah tunduk di bawa dominasi VOC. Sistem upeti semakin deras. Dengan tekad bulat Nuku memperkuat kekuatan di luar negerinya yakni dengan negeri-negeri tentangga seperti Seram, Papua, dan masyarakat Gamrange (Maba, Patani dan Weda). Gerakan perjuangan Nuku yang dibantu oleh para negeri pendukungnya merebak luas ke daerah-daerah dominasi VOC. Satu persatu daerah-daerah ditaklukan Nuku. Kekuatan yang dibangunnya dari luar akhirnya mampu masuk kedalam daerah kesultanan Tidore dan Ternate.

Setelah kedatangan para pedagang keliling Inggris ke Maluku pada seperempat abad ke tiga abad ke-18 Nuku mampu bekerjasama dengan Inggris untuk menundukkan kekuatan VOC. Nuku melanjutkan pemberontakannya di lumbung VOC dan penjilat kekuasaan yakni kesultanan yang tunduk pada penjajah. Nuku merasa bahwa sudah tiba waktunya melancarkan perang urat saraf. Pada 13 Maret 1797, Nuku dengan 50 kapal besar dan kecil mulai mengepung Bacan. Proses pendudukan memakan waktu lebih dari seminggu. Mereka berhasil menguasai benteng pertahanan di Bacan. Selanjutnya pada 12 April 1797 pangeran Nuku melancarkan serangannya ke negerinya Tidore dengan 70 kora-kora. Serangan ini berhasil menghancurkan pos militer Belanda. Sekitar dua sampai tiga tahun Nuku melakukan serangan yang tak henti-hentinya terhadap Belanda dan kesultanan di Ternate. (Muridan Widjojo, Pemberontakan Nuku, h. 120)

Serangan Nuku sekitar 22 Januari 1801-21 Juni 1801 Pemerintah Ternate akhirnya menyerah. Nuku setidaknya berhasil menghancurkan VOC, sekalipun sisa-sisa kekuatan VOC masih tetap bertahan di Ternate. Pimpinan pasukan Inggris Residen Farquhar menunjukkan rasa terimakasih kepada Nuku atas kedekatan dan kesetiaanya kepada Inggris. Sultan Nuku dan Residen Farquhar menyepakati sebuah tarkat pada 12 November 1801 dan Sultan Nuku akhirnya dinobatkan. Walaupun Sultan Nuku telah memerintah Tidore selama hampir empat tahun, pengakuan dan pengukuhan dari kekuatan Eropa adalah tanda pengakuan penting. Ia bukan lagi ‘pangeran pemberontak’ melainkan seorang ‘Sultan’ di mata Ingrris yang menyebut Tidore sebagai sekutu dan bukan vasal. (Muridan, Pemberontakan Nuku, h. 121)

Berbeda dengan perjuangan-perjuangan sebelumnya, Nuku mengorganisir dan membangkitkan semangat masyarakat terjajah. Nuku berhasil mengikat berbagai daerah di Maluku-Papua yang multietnis dengan semangat kebudayaan lokal. Nuku dengan sadar mengusik orang dari tidur panjangnya untuk bangkit melawan penjajahan.

Sekalipun dalam perjuangannya Sultan Nuku ingin mewujudkan mimpi utamanya yaitu memulihkan kembali empat pilar kerajaan di Maluku, atau Nuku menginginkan ‘Maluku Raya’ itu tak sepenuhnya berhasil, namun paling tidak, Nuku telah berhasil tampil sebagai tokoh protagonis yang mampuh memberontak terhadap segala unsur penindasan dan penjajahan panjang yang dirasakan rakyat Maluku. VOC dengan armada hongi dan senjata modern, sementara Nuku dengan bala tentara lokal dengan semangat juang tinggi.

Kepulauan Maluku Hari Ini: Masih Dalam Kepungan Asing

Hari ini, dalam kesadaran setiap orang, sejarah panjang penjajahan di Kepulauan Nusantara, mungkin tersisa kini hanyalah sebatas cerita-cerita yang tertulis dalam naskah-naskah sejarah yang tebal, atau sebatas tuturan orang di masing-masing daerah yang membosankan. Sejarah bangsa hanya tinggal kertas-kertas lapuk yang tersimpan acak di rak-rak perpustakaan. Kalaupun sejarah dipelajari dalam institusi pendidikan, ujung-ujungnya sejarah jadi barang komoditi dan bukan dipelajari sebagai suatu langkah pembelajaran kritis untuk memahami realitas hidup yang sesungguhnya.

Dalam Pemberontakan Nuku, Persekutuan Budaya di Maluku-Papua Sekitar 1780-1810, Muridan Widjojo menceritakan banyak hal mengenai pergolakan di Maluku. Dimulai dari awal monopoli bangsa asing terhadap sumberdaya alamnya, pengebirian kekuasaan kerajaan pada abad ke-16 1512, hingga pada pemberontakan Sultan Nuku dengan para pendukungnya terhadap kekuasaan asing sekitar 1780-1810. Buku Muridan ini sangat penting kita pelajari tidak hanya untuk memahami konteks Maluku hari ini, tapi juga untuk memahami jejaring regional dari geopolitik Nusantara masa kini.

Tak bisa kita menganggap remeh sejarah, sebab sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa situasi politik, keadaan budaya dan ekonomi negeri hari ini (khususnya di Kepulauan Maluku) masih sangat segar kita rasakan mengalir di dalamnya sistem hasil produksi kolonial. Segala sistem yang diterapkan hari ini masihlah sesuai dengan sistem kolonial yang dikisahkan Muridan.

Dalam cerita orang kampung di Hiri, Maluku Utara misalnya, sistem upeti untuk Kesultanan Ternate masih tetap berlangsung hingga hari ini. Sebagian hasil panen kebun harus diserahkan kepada kesultanan. Ini merupakan salah satu bukti (dari sekian banyak bukti) bahwa sistem kolonial masih tetap berlangsung.

Dalam era sekarang ini dominasi asing itu telah berubah wajah. Setelah kemerdekaan Indonesia, rezim Orde Lama berusaha menghapus segala sistem dan praktik kolonial yang masih bertahan, namun tak lama memerintah, Orde Lama berlalu. Hadirnya rezim Orde Baru, berbagai sistem Orde Lama dirubah. 90 persen Undang-undang direvisi ulang, dibuat sesuai semangat pembangunan yang kapitalistik. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Undang-undang Penanaman  Modal Asing (UUPMA) tahun 1967. Dengan hadirnya undang-undang tersebut membuka pintu lebar untuk intervensi pihak asing atas sumberdaya alam di Indonesia. Hampir di semua sumber daya di Indonesia dikuasai asing. Mulai dari perikanan, industri perkebunan skala luas, pertambangan dan lain-lain. Pada tahun yang sama, dikeluarkan pula Undang-undang Kehutanan (UUK) yang—kurang lebih—isinya membatasi hak kuasa rakyat atas hutan. Undang-undang ini diterapkan untuk kepentingan modal para pengusaha negara, bukan untuk rakyat. Hampir semua hutan di Indonesia ditetapkan sebagai hutan negara dan melarang keras masyarakat untuk memproduksinya. Dengan semangat yang sama, undang-undang tersebut masih berlangsung hingga sekarang (Baca: UUK tahun 1999-2013, UUPA tahun 1967-2007).

Masih dengan semangat meneruskan penanaman modal asing dalam negeri, pada Mei 2011, selaku presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengadakan pertemuan dengan ribuan kepala perusahan di Nusa Dua, Bali.  Dihadapan 1.200 pejabat eksekutif perusahan SBY menutup pidato pembukaanya dengan pernyataan yang lugas dan terang-terangan: bahwa dirinya adalah Kepala Pemasaran dari Perusahan Indonesia. Untuk mendukung itu, pemerintahannya telah menyiapkan desain megaproyek pembangunan yang disebut dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI langsung mendapat sambutan dari perusahan-perusahan raksasa skala dunia dan kepala negara-negara industri maju. Dan Kepulauan Maluku Papua ditetapkan sebagai Koridor Enam untuk keperluan komoditas pangan, perikanan dan energi global dalam semangat MP3EI. ( Dian Yanuardi dkk, MP3EI: Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia, h. 1). Mega proyek pemerintah ini masih dilanjutkan oleh pemerintah sekarang (Jokowi-JK).

Dengan konsep pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan pemerintah seperti itu dengan demikian adalah bentuk penjajahan baru yang mekanismenya melalui undang-undang dan berbagai Peraturan Presiden, yang sejatinya merupakan sebuah kelanjutan sistem kolonial.

Cerita tentang krisis pangan yang di derita masyarakat Papua di Marauke dan hutan-hutan adat suku Malind yang dirampas negara dan berubah menjadi perkebunan sawit adalah akibat dari sistem pemerintah yang hanya mementingkan modal untuk pengusaha negara, swasta maupun asing. Atau cerita tentang penyakit dan krisis air bersih yang diderita masyarakat di Teluk Kao akibat dari pembuangan tailing yang mencemari air bersih dengan sianida dan mercuri oleh perusahan milik Australia, Nusa Halmahera Mineral (NHM), juga tentang dikeruknya pulau Gebe di Maluku Utara, tanjung Buli, pulau Gee dan pulau Pakal yang menghilangkan ribuan lahan dan penghidupan masyarakat oleh Perusahan milik negara (BUMN) Pt. Aneka Tambang. Dan masih banyak lagi cerita tentang tersingkirnya masyarakat Maluku dari ruang-hidupnya akibat kebijakan pemerintah mulai dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah,  yang tidak bertumpu pada kepentingan rakyat melainkan Pengusaha, perusahaan atau pemodal asing.

Dengan situasi semacam ini, Kepulauan Maluku sejak dulu hingga kini masih bisa kita katakan tetap berada dalam barisan kepungan bangsa asing. Sehingga, saya mengajak kita semua untuk mericek kembali  setiap keputusan yang diputuskan oleh sistem negara hari ini secara kritis dengan pikiran dan jiwa yang sehat. Saya ingin mengajak kita untuk sesekali bertanya, apakah relevansinya pembangunan yang didengungkan pemerintah sebagai kemajuan itu merupakan sejatinya kemajuan, ataukah justru ini sebuah kemunduran dan pembohongan? Sesuaikah MP3EI yang dijadikan program utama pembangunan oleh pemerintah itu dengan konteks sosial-budaya kita? Dan jawabannya bisa kita sesuaikan dengan realitas hari ini.

[1] Tulisan ini pernah dimuat dalam Majalah Salawaku, Edisi III, 2015

Rahmat Marsaoly

Malabar, Bogor, 2015

2 pemikiran pada “Kepulauan Maluku: Penjajahan Berkelanjutan[1]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s